Meski Bahas Politik, Munas Bukan untuk Jatuhkan Presiden

Kempek, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj berjanji bahwa Munas dan Konbes Alim Ulama NU di Pesantren Kempek, Palilaman, Cirebon pada 14-17 September 2012 ini meski membahas berbagai pesoalan politik, pajak, kedaulatan pangan, ekonomi kerakyatan, dan sebagainya bukan berarti untuk menjatuhkan Presiden RI. Bahwa NU akan mengkritisi kebijakan pemirintah yang tidak berpihak pada rakyat dalam kerangka amar ma’ruf nahi munkar.
<> 
“Jadi, NU akan selalu bersama dengan pemerintah selama pemerintah bersama rakyat. Sebaliknya, kalau pemerintah meninggalkan rakyat maka NU akan memberikan masukan sebagai kritik, dan kalau pemerintah melanggar konstitusi, maka akan menyerahkan pada MPR dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah itu,” tandas Said Aqil Siradj pada wartawan di arena Munas NU di Pesantren Kempek Cirebon, Jumat (14/9) malam.

Hadir dalam acara ramah tamah dengan peserta Munas NU dan wartawan tersebut antara lain Rais Aam PBNU KH MA Sahal Mahfudh, Wakil Ketua Umum H Asa’d Said Ali, Sekjen H Marsudi Suhud,  Bendahara Bina Suhendra, Wasekjen Abdul Mun’in DZ dan shohibut bait KH Ja’far Shodiq Aqil Siroj.

Ada soal bayar pajak. Di mana dalam Islam yang wajib itu membayar zakat, sedangkan pajak juga wajib dalam kerangka taat pada pemerintah (ulil amri), tapi ketika pajak rakyat itu ternyata dikorupsi, maka lanjut Said Aqil mempertenyakan, apakah masih wajib membayar pajak tersebut? “Padahal pajak itu wajib diperuntukkan-tasharrufkan untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Selain itu ada shodaqoh politik. Menurut Said Aqil, biasanya shodaqoh politik tersebut dilakukan pejabat dan tokoh politik dengan memberikan uang atau barang kepada pesantren dan kiai. “Tapi, bagaimana kalau shodaqoh politik itu bertujuan mendapatkan dukungan politik, apakah itu haram atau bagaimana? Kiai dan ulama NU dalam Munas inilah nanti yang akan menjawab,” tegas Said lagi.

Juga ada masalah qonuniyah atau perundang-undangan. Baik UU perbankan, ketahanan pangan, air, Migas dan sebagainya. UU yang tidak pro rakyat kata Said Aqil, maka Munas NU ini akan memberikan masukan pada pemerintah agar dirubah menjadi pro rakyat. “Misalnya NU akan memperjuangkan petani dengan subsidi yang memadai untuk  mempertahankan ketahanan pangan. Karena kalau pemerintah mamapu memberikan subsidi BBM sebesar Rp 200 triliun lebih, kenapa tidak untuk petani?”  ungkapnya mempertanyakan.

Munas juga akan membahas Pemilukada dalam perspektif Islam, pendidikan, politik luar negeri dan sebagainya dalam semangat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD NRI 1945, dan NKRI. Karena itu tema besar Munas ini adalah ‘Kembali ke Khittah Indonesia 1945'.  

“Bangsa ini harus melupakan SARA, singkirkan diskriminasi agama, etnis, suku dan golongan, melainkan harus menumbuhkan kembali semangat nasionalisme yang sedang luntur. Karena hanya dengan nasionalisme, bersatu inilah bangsa ini menang melawan penjajahan dan merdeka. Jadi, tak ada lagi aku, kamu, tapi yang ada adalah kita bersama sebagai bangsa,” tutur Said.

Itu antara lain agenda yang akan dibahas dalam komisi-komisi Munas NU. Sementara sebagai pembicara akan hadir antara lain Menko Polhukkam Djoko Suyanto, Mahkamah Konstitusi, Mendikbud M Nuh, Menkokesra Agung Laksono, Menakertrans A Muhaimin Iskandar, Menteri PDT Hilmy A Faisal Zaini, Menpera Djan Faridz, dan para ahli di bidangnya.


Redaktur: Mukafi Niam
Penulis  : Munif Arpas