PBNU Lakukan Rapid Test kepada Puluhan Petani yang Jalan Kaki Sumut-Jakarta

Jakarta, NU Online
PBNU melalui Satuan Tugas (Satgas) NU Peduli Covid-19 melakukan rapid test kepada puluhan petani Sumatera Utara yang jalan kaki ke Jakarta selama 19 hari. Para petani tersebut sengaja berjalan kaki untuk bertemu dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/7) besok. 

Para petani memperjuangkan ladang mereka yang terancam digusur oleh pemerintah lantaran tidak memiliki izin. Satgas NU memfasilitasi para petani melakukan pengecekan kesehatan sebab dalam perjalanan para petani tersebut bertemu dengan banyak orang. 

Sekretaris Satgas NU Peduli Covid-19, Surotul Ilmiyah mengatakan, ada 25 petani yang datang ke PBNU. Mereka mengaku telah berjalan kaki selama 19 hari dari tempat tinggalnya di Sumatera Utara. 

Terlepas dari masalah yang mereka alami, PBNU ingin membantu para petani yang berjalan kaki tersebut bebas dari Covid-19. Agar perjuangan menyampaikan aspirasi ke DPR RI tidak mengalami masalah. Dari hasil rapid tes itu, 25 petani non reaktif atau negatif Corona. 

“PBNU melalui Satgas NU Peduli Covid-19 memfasilitasi para petani untuk rapid test sebelum ke DPR. Kami memberikan upaya agar petani terbebas dari Covid-19,” kata dia. 

Agar hasil rapid test tersebut tidak berubah positif, Ilmi menyarankan para petani tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga pola makan. Jika bersentuhan dengan orang baru usahakan cuci tangan dengan sabun. 

Sementara itu, Koordinator Rombongan Petani Sumut, Sulaiman Wardhana mengatakan, ada 170 petani yang ikut serta berjalan kaki bersama dia. Mereka merupakan warga yang terancam tidak memiliki lahan pertanian karena akan diambil alih oleh pemerintah. ​​​​

Menurut dia, ladang milik petani tersebut membentang di Desa Semincirin, Kecamatan Kuntali Baru dan Desa Simalingkar, Kecamatan Panur Batu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Ia menjelaskan, konflik agraria itu sudah berlangsung sejak tahun 2017, sampai saat ini belum ada titik temu antara pemerintah dan masyarakat. Karenanya, dia datang ke DPR RI untuk memperjelas hak-haknya. 

“Ada 150 hektar tanah yang sudah kami jadikan ladang sejak 1951. Tapi pemerintah malah akan merubah kawasan petani kami menjadi perumahan. Kami berangkat jalan kaki dari Sumut ke Jakarta tanggal 25 Juni. Dan pasukan kami yang lain sudah sampai Pekan Baru, Riau. Sebagian ke Jakarta lebih dulu agar bisa bertemu dengan para wakil rakyat, tapi sebelum itu kami tes kesehatan di PBNU,” tuturnya. 

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Abdullah Alawi