PBNU Tolak Pengelola Haramain Selain Kerajaan Saudi

Jakarta, NU Online
Terkait munculnya gagasan memintahkan otoritas haramain dari tangan kerajaan Saudi Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan, salah kelola atas tanah suci Mekkah dan Madinah yang menjadi tujuan muslim dunia bukan alasan pelimpahan wewenang dari Kerajaan Saudi Arabia (KSA) ke otoritas multinasional dalam segala bentuknya. Gus Yahya menganggap pelimpahan wewenang kelola hanya karena ketidakbecusan otoritas kerajaan Saudi merupakan gagasan yang tidak solutif bahkan destruktif.
<>
“Gagasan merampas kedaulatan atas Haramain dan manajemen tuan rumah ibadah haji dari tangan KSA untuk diserahkan kepada otoritas multinasional dengan segala wujudnya, adalah gagasan konyol, produk gelap mata,” kata Gus Yahya, Sabtu (26/9).

Perampasan kedaulatan itu, menurut Gus Yahya, hanya melahirkan instabilitas dunia Islam dan ancaman keamanan tak berkesudahan atas tanah suci. “Tak ada prospek di dalamnya,” kata Gus Yahya.

Membiarkan KSA berkuasa atas tanah suci seperti sekarang ini adalah pilihan paling aman. “Boleh saja saat ini mereka diangap tidak becus. Tapi masak iya lama-lama nggak tambah pintar?”

Terkait tindakan eksploitasi tanah suci sebagai aset untuk kepentingan ekonomi atau sebagai alat-tawar dalam politik internasional oleh KSA, Gus Yahya menilainya sebagai sebuah kewajaran.

“Ya anggap saja itu sejenis upahnya satpam. Toh politik tidak akan terpaku hanya pada urusan agama.”

Salah seorang pengasuh pesantren Raudlatut Thalibin Rembang ini meyakini, kalau kedaulatan atas tanah suci dijadikan multilateral, negara-negara Islam hanya akan menjadikannya obyek pertengkaran tak berujung karena rebutan saham kuasa.

Paling kurang, Gus Yahya menambahkan, nasib tanah suci akan bergantung pada konstelasi hubungan diplomatik yang terlalu rumit karena kebanyakan aktor. “Dan itu berbahaya sekali bagi keamanan tanah suci,” Gus Yahya mengungkapkan kekhawatirannya. (Alhafiz K)