Penyadapan dan Intimidasi Aktivis Jadi Pola Sistematis Membungkam Kritik

Jakarta, NU Online

Praktik penyadapan dan intimidasi terhadap aktivis pembela hak asasi manusia (HAM) serta lingkungan dinilai telah menjadi pola sistematis untuk membungkam kritik. Di tengah ancaman terhadap kebebasan sipil tersebut, penegakan hukum justru dinilai masih tumpul dalam menindak kejahatan ekologis yang melibatkan korporasi.

 

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit Prabowo bukanlah kasus pertama yang terjadi di Indonesia. Selama ini, aktivis HAM, jurnalis, akademisi, hingga pembela lingkungan masih berhadapan dengan praktik peretasan dan pengawasan ilegal yang mengancam kebebasan mereka.

 

Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Rizki Anggriana Arimbi, menilai penyadapan telah terintegrasi menjadi pola kerja aparat dan penguasa untuk membungkam gerakan pembela HAM dan lingkungan. Padahal, kelompok tersebut merupakan salah satu benteng penjaga demokrasi.

 

Rizki mengecam keras tindakan ilegal yang melibatkan aparat kepolisian. Menurutnya, ketika aparat sibuk mengawasi masyarakat, berbagai persoalan ekologis justru terus berlangsung tanpa penanganan memadai.

 

“Padahal karhutla (kebakaran hutan dan lahan), terutama di Tanah Papua, masih marak terjadi. Perampasan ruang hidup masyarakat di Sulawesi dan Maluku Utara juga terus berlangsung akibat proyek transisi energi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

 

Senada, Direktur Eksekutif Walhi Boy Jerry Even Sembiring mempertanyakan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

 

Ia menyoroti ketimpangan ketika aparat dinilai mudah menyadap warga negara, tetapi korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan justru masih dapat mempertahankan izin konsesinya.

 

“Sejak 2014 hingga 2024, ada sekitar 1.131 pejuang lingkungan, pejuang agraria, dan rakyat yang dikriminalisasi, bahkan terbunuh karena mempertahankan hutannya,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mempertanyakan keseriusan negara dalam menangani persoalan penyadapan.

 

Menurutnya, persoalan ini seharusnya sudah menjadi perhatian sejak lama, bukan baru ditanggapi serius ketika korbannya adalah presiden.

 

“Kami bertahun-tahun mengadvokasi ini. Ini menyangkut ribuan orang: jurnalis, masyarakat sipil, pembela lingkungan, akademisi. Suara warga negara sama pentingnya dengan suara presiden,” tegasnya.

 

Isnur juga mengungkapkan bahwa tidak satu pun laporan polisi terkait penyadapan, peretasan, dan pengambilalihan akun yang selama ini diajukan masyarakat sipil diproses. Kondisi tersebut menimbulkan chilling effect, yakni ketakutan yang membuat masyarakat enggan berkomunikasi secara bebas. Bahkan, jurnalis dapat menahan diri hingga membatalkan pemberitaan.

 

“Bahkan negara mengeluarkan anggaran ratusan miliar sampai triliunan untuk menyadap warganya. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengadili korporasi penjahat lingkungan? Aktivis lingkungan bukan ancaman negara. Mereka justru penyelamat dan pelindung negara,” katanya.

 

Ia menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap kelembagaan negara, terutama aparat penegak hukum serta lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan dan intelijen.

 

“Oleh karena itu, reformasi menyeluruh terhadap sistem kelembagaan negara, terutama aparat penegak hukum dan lembaga yang memegang kewenangan penyadapan dan intelijen. Kasus penyadapan ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar ulah segelintir individu,” ujarnya.

 

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar ulah individu, melainkan juga lemahnya pengawasan terhadap kewenangan negara.

 

“Masalahnya ada pada kelembagaan yang membiarkan kewenangan besar dipakai tanpa kontrol dan diarahkan kepada warganya sendiri,” ucapnya.

 

Isnur mengatakan, tanpa pengawasan eksternal yang independen, transparansi kewenangan dan anggaran, serta akuntabilitas yang dapat diuji publik, penegakan hukum akan terus menunjukkan ketimpangan: tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pihak yang memiliki kekuasaan.