Puan Akui DPR Terima Laporan Penggalangan Tanda Tangan HMP soal Pemakzulan Gibran

Jakarta, NU Online

Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan anggota dewan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.

Puan mengatakan, tindak lanjut laporan tersebut akan mencakup pembahasan mengenai pihak yang menangani, proses, serta mekanisme yang harus ditempuh. Menurutnya, seluruh tahapan harus berpedoman pada aturan dan konstitusi.

"Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, apa mekanismenya. Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi kita taat pada konstitusi yang ada," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Puan juga menanggapi kabar pengunduran diri Gibran yang beredar di tengah polemik pencalonan dan persyaratannya sebagai wakil presiden. Ia mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menyikapi isu tersebut dengan tenang sehingga tidak memicu keresahan.

"Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," kata Puan.

Menurutnya, DPR akan menunggu perkembangan dan pernyataan resmi terkait isu tersebut.

"Ya selama belum ada pernyataan resmi, ya kita tunggu saja," ujarnya.

Puan menegaskan bahwa hingga saat ini status Gibran belum berubah dan masih menjabat sebagai wakil presiden.

"Sekarang belum ada apa-apa, belum ada apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih wapres," ucap Puan.

Ia juga menyatakan DPR tidak akan mencampuri urusan internal partai politik lain.

"Saya tidak akan mencampuri urusan partai lain, itu internal partai," ucapnya.

Saat ditanya apakah Badan Musyawarah (Bamus) DPR akan menggelar rapat untuk membahas wacana pemakzulan Gibran, Puan menyatakan bahwa agenda tersebut belum ada.