Publik Khawatir Teror Paris Merembet ke Indonesia

Jakarta, NU Online
Temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Deny JA menyebutkan serangan teror di Paris, Prancis (13/11) membuat mayoritas publik (responden) di Indonesia ketakutan atau mencapai 84,62 persen responden khawatir merembet ke Tanah Air.
<>
Peneliti LSI Denny JA, Fitri Hari dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, mengatakan  hanya 13,19 persen publik yang mengaku tidak khawatir aksi terorisme Paris itu dan sisanya 2,19 persen sisanya tidak menjawab. 

Survei LSI dilakukan melalui "quick poll" (smartphone LSI) pada 15-17 November 2015 di 33 provinsi dengan menggunakan metodologi multistage random sampling yang melibatkan 600 responden. Margin error untuk survei ini +/- 4.0 persen.

Survei juda dilengkapi data kualitatif melalui FGD (Focus Discussion Group) dan analisis media nasional.

Dalam acara yang dimoderatori Dewi Arum itu, Fitri menjelaskan, kekhawatiran publik di dalam negeri terhadap serangan teror dirasakan ke semua lapisan masyarakat, mulai dari golongan jenis kelamin, pendidikan, dan tingkat pendapatan.

Hal senada juga dirasakan oleh kalangan umat beragama, sehingga hampir semua lapisan masyarakat menyatakan khawatir aksi teror tersebut terjadi juga di Indonesia, ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, aksi serangan teror di Paris yang menewaskan sekitar 129 orang dan melukai ratusan orang itu dikalim dilakukan oleh kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Survei LSI Denny JA menyebutkan, ada empat alasan yang membuat publik khawatir aksi teror di Prancis masuk ke Indonesia.

Pertama, maraknya berita seputar ISIS di Tanah Air. Misalnya aksi penangkapan beberapa orang yang diduga terlibat ISIS di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Kedua, publik khawatir benih terorisme di Indonesia disemai kembali dengan kasus terorisme di Paris. Ketiga, kondisi perekonomian di Indonesia yang semakin sulit dirasakan oleh kalangan rakyat bawah yang pada akhirnya meningkatkan potensi terorisme.

Keempat, rasikalisme dan sektarianisme dirasakan semakin meluas dengan munculnya Perda dan aturan Pemda yang diskriminatif.

Fitri mengatakan, LSI memberikan saran untuk mencegah aksi teror masuk ke Indonesia, publik berharap peran aktif Ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah."Publik meminta Presiden Jokowi aktif mengumpulkan pemuka agama untuk menyampaikan paham agama yang mengutuk terorisme serta mengevaluasi Perda diskriminatif," katanya. (Antara/Mukafi Niam)