Seluruh Fraksi DPR Hadiri Penyampaian HMP Ijazah Gibran, Gerindra Jadi Pengusul Terakhir

Jakarta, NU Online

Pimpinan DPR RI menerima penyampaian usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum tersebut dihadiri perwakilan delapan fraksi DPR RI, termasuk Fraksi Gerindra yang menjadi fraksi terakhir bergabung sebagai pengusul.

Penyampaian usulan tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membuka rapat dan mempersilakan para anggota dewan menyampaikan usulan mereka.

Saan menjelaskan, landasan konstitusional HMP terdapat dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut memberikan DPR tiga hak, yakni hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Pengaturan lebih lanjut mengenai HMP tercantum dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD),” kata Saan saat membuka rapat.

Ia menambahkan, salah satu ketentuan dalam pasal tersebut membuka ruang bagi DPR menggunakan HMP untuk menyikapi dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan delapan fraksi. Dari Fraksi PDI Perjuangan hadir Dolfie OFP dan Lasarus, sedangkan Fraksi Golkar diwakili Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja.

Fraksi Gerindra mengirimkan Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong. Fraksi PKB diwakili Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal, sementara Fraksi NasDem diwakili Fauzi Amro dan Martin Manurung.

Dari Fraksi PKS hadir Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, dan Rahmat Saleh. Fraksi PAN diwakili Sarifudin Sudding, sedangkan Fraksi Demokrat diwakili Benny K Harman.

Anggota Fraksi Gerindra Azis Subekti menjelaskan alasan partainya turut mengajukan HMP. Menurutnya, Gerindra ingin agar polemik ijazah Gibran segera diselesaikan. Namun, Gerindra tidak menyampaikan nama-nama anggotanya yang menandatangani usulan tersebut dan memilih menyerahkannya kepada pimpinan DPR.

“Kami mohon izin tidak menyebutkan 11 orang itu. Kami akan sampaikan ke pimpinan. Insyaallah ini menjadi bagian dari hal yang dapat kita segerakan untuk diselesaikan,” kata Azis Subekti.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan bahwa partainya telah bersepakat menggunakan HMP untuk menyikapi polemik tersebut.

Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Pemilihan presiden dan wakil presiden wajib diselenggarakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, termasuk menjamin bahwa setiap calon memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan,” kata Dolfie dalam rapat penyampaian HMP.

Sebanyak 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan menandatangani pernyataan HMP tersebut. Mereka adalah Haris Turino (Dapil Jawa Tengah IX), Bony Triyana (Banten I), I Wayan Sudirta (Bali), Andreas Eddy Susetyo (Jawa Timur V), Dede Indra Permana (Jawa Tengah X), Sturman Panjaitan (Kepulauan Riau), dan Satori Agantina (Jawa Barat VIII).

Nama lainnya adalah TB Hasanuddin (Jawa Barat IX), Sofyan Tan (Sumatera Utara I), Ina Ammania (Jawa Timur VIII), I Nyoman Parta (Bali), Mufti Anam (Jawa Timur II), Edi Purwanto (Jambi), dan Adian Napitupulu.