Upaya Sempurnakan Digitalisasi, Ketum PBNU: Konsolidasi Struktur Mustahil Tanpa Menerapkan Objektivitas dan Transparansi

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf berpandangan bahwa upaya menyempurnakan sistem digitalisasi di tubuh organisasinya sebagai langkah menyusun sistem organisasi yang lebih modern. Hal itu diupayakan agar NU dapat terus memperbaiki diri usai NU memasuki usia 100 tahun dalam hitungan kalender masehi.

Gus Yahya melihat, seiring dengan terjadinya fenomena di masyarakat berikut dengan masalah yang kian kompleks, maka sejak menjelang Muktamar ke-34 pada 2021 silam, ia mulai memikirkan konsep tata kelola NU mengikuti pengelolaan sebuah pemerintahan.

Atas dasar tersebut, lanjutnya, untuk menampung dan berupaya menyelesaikan tiap masalah yang terjadi. Gus Yahya melihat bahwa struktur pengurus perlu dibenahi dengan efisien melalui digitalisasi, salah satunya dengan Sistem Persuratan Digital PBNU atau Digdaya NU.

"Kenapa digitalisasi? Pertama karena skala yang besar. Kedua karena konsolidasi struktur itu mustahil tanpa menerapkan prinsip-prinsip objektivitas dan keterbukaan," katanya katanya dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan di Kanal Youtube NU Online berjudul Gus Yahya: NU Masuk Abad Kedua, Dunia Tak Lagi Sama pada Ahad (25/1/2026).

Gus Yahya mengakui, pemikirannya terkait digitalisasi itu sudah dituangkannya di dalam lembaran awal dalam buku karangannya yang berjudul Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Tapi logika dasarnya saya betul-betul meyakini enggak mungkin kalau enggak pakai teknologi, enggak mungkin," jelasnya.

Ia juga meyakini, dalam pengelolaan organisasi sebesar NU tidak mungkin memakai cara-cara yang manual dan pada waktu yang bersamaan juga pemerintah dan berbagai negara juga melakukan inisiasi tentang e-governance.

Terkait transparansi dan objektif, Gus Yahya menilai dua prinsip tersebut menjadi alat ukur daripada implementasi penggunaan digitalisasi.

"Harus transparan dan harus objektif, ukuran-ukurannya harus jelas. Kalau enggak jelas ukurannya, itu pasti akan terjadi kekacauan karena fragmentasi, konflik, dan lain-lain," katanya.

Melalui sistem digital, Gus Yahya melihat adanya jaminan organisasi yang lebih objektif dan transparan, karena digitalisasi menuntut kedua prinsip tersebut menjadi ukuran mutlak.

"Karena memang di antara yang saya agak merasa terganggu itu karena keterlambatan dari terwujudnya sistem digital itu. Jadi, saya sudah bicara sejak awal begitu terbentuk susunan pengurus itu kepada teman-teman, gimana caranya kita bikin sistem digital," katanya.