Wapres Gibran Mengundurkan Diri, Sampaikan Surat Resmi ke MPR dan DPR Kamis Besok

Jakarta, NU Online

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa Gibran telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden RI.

Budi Arie menyampaikan hal tersebut saat menyambut kedatangan Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

“Betul,” kata Budi Arie saat mengonfirmasi kabar pengunduran diri Gibran kepada sejumlah media.

Berdasarkan informasi yang diperoleh NU Online, Gibran dijadwalkan menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada MPR dan DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Di tengah kabar tersebut, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi juga telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran. Pimpinan DPR berencana membawa usulan tersebut ke rapat paripurna terdekat pada Kamis (12/11/2026).

“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang. Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dari delapan fraksi tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota. Fraksi Partai NasDem mengajukan 19 anggota, disusul Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Demokrat yang masing-masing mengajukan 18 anggota.

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tercatat mengajukan 14 anggota, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra masing-masing 11 anggota, sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) diwakili satu anggota.

Saan menjelaskan, pengajuan HMP tersebut mengacu pada Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 192 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Substansi usulan tersebut berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 yang mengatur hak menyatakan pendapat terhadap wakil presiden yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.