Nasional

Wasekjen PBNU Sorot Ketidaksiapan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

NU Online  ·  Sabtu, 21 November 2026 | 18:00 WIB

Wasekjen PBNU Sorot Ketidaksiapan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Bahrul Fuad atau Cak Fu. (Foto: NU Online/Suwitno)

Jakarta, NU Online

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bahrul Fuad atau Cak Fu mengkritik penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Menurut dia, kebijakan pemerintah selama ini lebih banyak berorientasi pada pembangunan infrastruktur sekolah, tanpa diikuti kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa penyandang disabilitas.


Cak Fu mengatakan, pemerintah pernah memberikan insentif kepada sekolah yang bersedia menjadi sekolah inklusi. Kebijakan tersebut membuat sejumlah sekolah berlomba-lomba mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan dana. Namun, pelaksanaannya tidak disertai persiapan sistem pendidikan yang memadai.


"Dulu saya masih ingat, sekolah inklusi itu kemudian diproyekkan. Siapa yang bersedia jadi sekolah inklusif akan dapat insentif dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur," kata Cak Fu dalam workshop Jurnalisme Perspektif Disabilitas di kantor Redaksi NU Online, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Kamis (19/11/2026).


Menurut dia, bantuan tersebut akhirnya lebih banyak digunakan untuk membangun fasilitas fisik, seperti ramp atau jalur landai bagi pengguna kursi roda. Sementara itu, kebutuhan lain yang menentukan keberhasilan pendidikan inklusif justru tidak dipersiapkan.


"Dia membuat ramp dan lain sebagainya, tapi itu hanya infrastruktur. Persoalan noninfrastrukturnya tidak disiapkan. Misalkan berkaitan dengan metode kurikulum, metode pembelajaran, kurikulum, dan guru pendamping atau shadow teacher. Nah, itu tidak disiapkan," ujarnya.


Cak Fu menilai, ketidaksiapan tersebut membuat banyak sekolah inklusi terbengkalai dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Ia bahkan menemukan anak-anak penyandang disabilitas yang semula bersekolah di sekolah inklusi akhirnya tidak betah dan memilih keluar. Kondisi tersebut, menurut dia, turut memunculkan stigma bahwa sekolah yang menerima siswa penyandang disabilitas memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan sekolah lainnya.


Ia menyebut persoalan itu sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menjalankan komitmen terhadap pendidikan inklusif. Padahal, menurut dia, kebijakan pendidikan inklusif telah diakomodasi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).


"Itu sebenarnya kegagalan keseriusan dari pemerintah. Padahal undang-undang tentang pendidikan, ya Sisdiknas itu, juga sudah mengakomodasi sekolah inklusi," tuturnya.


Ia mengatakan, upaya memperbaiki pendidikan inklusif tetap perlu dilakukan melalui advokasi kepada pemerintah. Namun, selama perubahan kebijakan belum terwujud, keluarga sering kali harus mencari jalan keluar sendiri agar anak mereka tetap mendapatkan pendampingan selama bersekolah.


Cak Fu mencontohkan praktik yang ditemukan saat memantau program di Banjarmasin. Sejumlah orang tua siswa penyandang disabilitas mencari mahasiswa Pendidikan Luar Biasa (PLB) untuk menjadi guru pendamping bagi anak-anak mereka di sekolah inklusi.


"Orang tua mengambil anak-anak mahasiswa PLB, Pendidikan Luar Biasa. Nah, mereka sudah paham tentang disabilitas. Mereka kemudian diminta bantuan untuk mendampingi anaknya sekolah di sekolah inklusi dan itu dibayari," katanya.


Namun, ia menyayangkan biaya pendampingan tersebut justru ditanggung sendiri oleh orang tua. Padahal, menurut dia, penyediaan guru pendamping semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.


"Celakanya dibayari sendiri oleh orang tuanya. Semestinya itu tanggung jawab dari pemerintah daerah," ujarnya.


Ia menilai, kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana tanggung jawab negara dalam memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas justru beralih kepada keluarga dan masyarakat. Orang tua yang khawatir anaknya tidak mendapatkan pendampingan akhirnya harus mengeluarkan biaya tambahan agar anak mereka dapat mengikuti pembelajaran.


Cak Fu mengaku telah memperjuangkan isu disabilitas selama sekitar 30 tahun. Namun, ia merasa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam pendidikan inklusif, belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.


"Saya sudah 30 tahun memperjuangkan soal disabilitas itu dan hasilnya ya begini-begini saja. Sekolah inklusi mundur-mundur lagi," katanya.


Meski mengaku mulai kehilangan semangat karena lambatnya perubahan, ia menegaskan bahwa perjuangan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus tetap dilanjutkan. Ia berharap keterlibatannya di PBNU melalui bidang media dapat membuka ruang baru untuk mengangkat persoalan disabilitas ke ruang publik.


"Makanya saya ada media baru, medan baru di PBNU ini semoga ini menambah semangat saya," pungkasnya.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang