Anggota Komisi VII DPR Minta Pemerintah Tinjau Penerapan BBM Satu Harga
NU Online · Rabu, 27 Januari 2021 | 23:40 WIB
Muhammad Syakir NF
Penulis
Jakarta, NU Online
Anggota-anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) meminta pemerintah untuk memastikan BBM satu harga di seluruh Indonesia.
Marthen Douw, misalnya. Legislator asal Papua itu menyampaikan bahwa di wilayahnya masih terjadi ketidaksatuan harga.
"Selanjutnya mengenai BBM satu harga, dari pusat sudah baik namun sampai di Papua masih banyak harga yang tidak satu harga," katanya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas Rabu (27/1).
Senada dengan Marthen, Abdul Wahid juga menyampaikan bahwa BBM satu harga harus diterapkan di wilayah 3T. Pasalnya, Meranti dan Bengkalis mengajukan satu harga.
"Mengenai BBM satu harga mohon bisa ditinjau kembali bukan hanya di Timur Indonesia tapi juga di daerah 3T," ujar legislator asal Riau itu.
Hal serupa disinggung Ratna Juwita Sari. Anggota Parlemen Daerah Pemilihan Jawa Timur IX ini juga meminta BPH Migas dapat menekan mitra Pertamina di luar Jawa agar dapat menyatukan harga.
"Memang banyak sekali kendala yang dihadapi BBM satu harga ini. Namun saya ingin nitip dari sisi pengusahanya. Pengusaha ini sebenarnya bertujuan mulia sudah memberikan lahan di tempat yang sulit," ujarnya.
Ketidakkooperatifan antar sektor di industri ini, menurutnya, menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi.
Ia juga kerap mendengar ketidaksamaan harga itu. Bahkan ada juga yang masih kesulitan mendapatkan BBM.
Pewarta: Syakir NF
Editor: Fathoni Ahmad
Terpopuler
1
PBNU Tetapkan Pesantren Al-Falah Ploso Kediri sebagai Lokasi Pembukaan Munas-Konbes NU 2026
2
TNI-Polri Hadang Massa Aksi BEM UI yang Hendak Menuju Bundaran HI
3
Selain TNI-Polri, Komcad Juga Disiagakan saat Aksi Indonesia Bangkrut
4
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Pengerahan TNI dan Komcad dalam Aksi Indonesia Bangkrut
5
BEM UI Gelar Aksi di Bundaran HI Hari Ini, Berikut Tuntutannya
6
Peaceful Muharam 1448 H, Kemenag Gelar Standardisasi Kosakata Isyarat hingga Akurasi Titik Kiblat
Terkini
Lihat Semua