Anggota Komisi VII DPR Minta Pemerintah Tinjau Penerapan BBM Satu Harga

Jakarta, NU Online

Anggota-anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) meminta pemerintah untuk memastikan BBM satu harga di seluruh Indonesia.

Marthen Douw, misalnya. Legislator asal Papua itu menyampaikan bahwa di wilayahnya masih terjadi ketidaksatuan harga.

"Selanjutnya mengenai BBM satu harga, dari pusat sudah baik namun sampai di Papua masih banyak harga yang tidak satu harga," katanya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas Rabu (27/1).

Senada dengan Marthen, Abdul Wahid juga menyampaikan bahwa BBM satu harga harus diterapkan di wilayah 3T. Pasalnya, Meranti dan Bengkalis mengajukan satu harga.

"Mengenai BBM satu harga mohon bisa ditinjau kembali bukan hanya di Timur Indonesia tapi juga di daerah 3T," ujar legislator asal Riau itu.

Hal serupa disinggung Ratna Juwita Sari. Anggota Parlemen Daerah Pemilihan Jawa Timur IX ini juga meminta BPH Migas dapat menekan mitra Pertamina di luar Jawa agar dapat menyatukan harga.

"Memang banyak sekali kendala yang dihadapi BBM satu harga ini. Namun saya ingin nitip dari sisi pengusahanya. Pengusaha ini sebenarnya bertujuan mulia sudah memberikan lahan di tempat yang sulit," ujarnya.

Ketidakkooperatifan antar sektor di industri ini, menurutnya, menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi.

Ia juga kerap mendengar ketidaksamaan harga itu. Bahkan ada juga yang masih kesulitan mendapatkan BBM.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad