Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Ambil Kebijakan Ekonomi Hijau

Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat H Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk mengambil arah kebijakan ekonomi hijau. Hal ini sebagai upaya untuk mempertahankan sumber daya alam dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, Indonesia saat ini berada di jalur pembangunan yang sulit untuk dipertahankan. Eksploitasi sumber daya alam secara terus-menerus, penerapan pembangunan yang tinggi karbon, penggunaan energi berbahan fosil dan tidak efisien, telah berdampak pada kualitas lingkungan.

“Selain itu, model pembangunan yang eksploitatif dan ekstraktif telah menyebabkan bencana ekologis dan hidrometeorologi yang semakin sering terjadi,” tutur Gus Ami, sapaan akrabnya dikutip dari dpr.go.id, Jumat (30/4).

Dijelaskan, pendekatan pembangunan yang ditempuh selama ini berpotensi membatasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Gus Ami menegaskan, upaya mewujudkan visi Indonesia Maju membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pengusaha/swasta, politisi, penentu kebijakan, kepala daerah, dan kelompok sipil.

Saat ini, tutur Gus Ami, diperlukan komitmen dan upaya masif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, serta menurunkan emisi karbon secara bersamaan. Terlebih, di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan 2,7 juta penduduk di Indonesia kehilangan pekerjaan dan angka pengangguran meningkat.

“Ekonomi hijau mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi.  Model pembangunan yang ekstraktif dan tinggi karbon menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita malah krisis pembiayaan, naiknya anggaran kesehatan dan bencana,” terang Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  ini.

Meningkatnya anggaran kesehatan dan bencana itu disebabkan oleh polusi, kebakaran hutan, dan penggunaan moda transportasi yang tidak ramah lingkungan. Gus Ami mengajak semua pihak agar saat ini lebih baik menggunakan pembangunan yang rendah karbon, yakni ekonomi hijau itu.

“Ekonomi hijau adalah langkah pemulihan hijau yang memprioritaskan model pembangunan berkelanjutan karena dapat mendorong 24 juta lapangan pekerjaan baru. Penggunaan renewable technology akan menciptakan peluang ribuan pekerjaan baru,” terangnya.

Gus Ami mengutip hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyatakan bahwa pengembangan energi baru akan menciptakan 103 ribu pekerjaan setiap tahunnya.

“Inilah masa depan  kita, masa depan pembangunan Indonesia. Saatnya kita memberikan apresiasi dan dukungan terhadap upaya mendorong regulasi pembangunan yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Ekonomi hijau berporos pada paradigma pembangunan yang menjadikan pertumbuhan ekonomi, keterjagaan lingkungan, dan ketahanan sosial sebagai satu tarikan nafas pelaksanaan pembangunan.

“Pembangunan yang kita lakukan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, kemampuan sumber daya alam kita terus menurun. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipertahankan apabila kita mengabaikan kemampuan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup,” pungkas Gus Ami. 

Sejalan dengan itu, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin juga menyerukan hal sama tentang ekonomi hijau ini. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama memikirkan dan melakukan penjajakan diberlakukannya ekonomi hijau di Indonesia. 

Menurutnya, ekonomi hijau merupakan kesadaran terhadap pentingnya pelestarian ekosistem yang menyeimbangkan aktivitas manusia sebagai pelaku ekonomi dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas.

“Ekonomi hijau diyakini dapat mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim,” kata Wapres, dalam Peringatan Nuzulul Qur'an tingkat kenegaraan secara virtual, pada Kamis (29/4) malam.

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad