Pemberdayaan Perempuan, Rekonstruksi Pasca-Gempa hingga Soal Korupsi

LEMAHNYA posisi kaum perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat, menjadi fokus utama dalam bahasan sidang-sidang komisi terutama program kerja dan rekomendasi organisasi pada konferensi wilayah Pengurus Wilayah (PW) Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ke-9. Dalam sidang komisi rekomendasi, PW Fatayat NU DIY meminta kepada sejumlah jajaran departemen dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan secara maksimal INPRES NO. 9 tahun 2000 tentang pengarustamaan gender (PUG). Sebagian besar peserta konferensi menilai bahwa pelaksaaan INPRES tersebut belum banyak tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Anggran pemerintah daerah yang kurang berperspektif gender merupakan bukti dari masih lemahnya pemahaman terhadap kebutuhan kaum perempuan.

Sabtu, 23 September 2006 | 07:25 WIB