Jakarta, NU.Online
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Faisal Tamin mengungkapkan saat ini terdapat 109.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang data dan posisinya tidak jelas, tetapi menerima gaji. "Kami masih mencari tahu hal itu," kata Faisal Tamin, seusai acara pembukaan seminar kearsipan di Istana Bogor, Senin, (15/09/2003)
Faisal Tamin mengemukakan hal itu berkaitan dengan proses pendaftaran ulang PNS se Indonesia guna mengetahui posisi terakhir status mereka setelah bergulirnya era reformasi.
<>Ia mengungkapkan, naskah-naskah yang berkaitan dengan data dari 109.000 PNS tersebut tidak jelas, termasuk di instansi mana mereka berada serta apa posisi dan pekerjaaannya. Faisal menduga banyak dari PNS tersebut sudah bekerja di tempat lain, namun tidak meninggalkan status PNS-nya.
Akibat situasi yang berkembang sekarang, terutama di era otonomi, para PNS itu ternyata masih terus menerima pembayaran gaji akibat tidak tertatanya administrasi kepegawaaian di era reformasi.
Faisal juga mengeluhkan banyak PNS yang disekolahkan untuk meraih sarjana atau tingkatan lebih tinggi (S2 hingga S3), namun mereka setelah selesai tidak kembali untuk bekerja di institusi pemerintahan. Mereka justru bekerja di sektor swasta tanpa melapor
ke pemerintah.
"Itu yang membuat saya sedih, karena mereka adalah orang-orang yang punya intelektual tinggi, tetapi sayangnya tidak mau kembali lagi," katanya.
Faisal juga mengungkapkan bahwa bulan September ini merupakan bulan bagi pelayanan publik, oleh sebab itu pihaknya terus melakukan evaluasi dan pembenahan di instansi-instansi pemerintah. "Dengan demikian PNS dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik," demikian Faisal Tamin (Cih)
Terpopuler
1
PBNU Matangkan Materi Kaderisasi, Targetkan Pengkaderan Lebih Singkat dan Efektif
2
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Guru lan Tiyang Sepuh Kalih, Pahlawan Kita Sedaya
3
Ketum Pagar Nusa Nabil Haroen Turut Resmikan Russian Space di Masjid Istiqlal, Dorong Diplomasi Kebudayaan
4
Keutamaan dan Bacaan Dzikir Setelah Shalat Lima Waktu
5
YLBHI Desak Pemerintah Batasi Kewenangan Polri Usai Kasus Penyadapan Ilegal
6
Terima Kunjungan PP Fatayat NU, Gus Kikin: Perkuat Persatuan dan Kecintaan pada Organisasi
Terkini
Lihat Semua