Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Justru Bidik Lahan Bekas Kebakaran untuk PSN

Jakarta, NU Online

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti rencana pemerintah yang berpotensi mengarahkan pemanfaatan lahan terdegradasi pascakebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi, antara lain program E50. Rencana tersebut dinilai berisiko membuka ruang alih fungsi hutan sekaligus memberikan insentif bagi korporasi pembakar.

 

“Rencana ini muncul ketika karhutla masih meluas dan tanggung jawab para pembakar belum ditagih,” ujar Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan Walhi, Musdalifah Jamal, dalam keterangan yang diterima NU Online, Senin (9/11/2026) pagi.

 

Ia menjelaskan bahwa sepanjang Agustus hingga Oktober 2026, Walhi mencatat sekitar 74 ribu titik panas dan titik api yang tersebar di 30 provinsi.

 

“Bicara soal memulihkan lahan terbakar, padahal 674 titik panas justru muncul di klaster food estate. Negara tidak bisa menjadi pemadam sekaligus pembakar. Yang harus diperiksa pertama kali justru proyek pemerintah,” katanya.

 

Musdalifah memaparkan lima alasan Walhi menolak rencana pemanfaatan lahan bekas kebakaran tersebut.

 

Pertama, kebijakan itu berpotensi memberikan insentif kepada pembakar. Sebab, jika lahan terbakar dapat dialihfungsikan, pembakaran bisa menjadi cara murah untuk membuka lahan.

 

“Api paling banyak muncul di lahan berizin sebanyak 13.576 titik di konsesi PBPH pada Agustus hingga Oktober 2026,” ujarnya.

 

Kedua, kawasan PSN sendiri tidak luput dari kebakaran. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, terdapat 8.324 titik panas di Tanah Papua. Sebanyak 2.747 titik di antaranya berada di kawasan PSN, terdiri atas 1.834 titik di kawasan food estate dan 913 titik di kebun tebu atau energy estate.

 

“Pembukaan hutan dan pengeringan rawa membuat lahan mudah terbakar. Menaruh PSN di lahan bekas kebakaran berarti menyiapkan kebakaran berikutnya,” ungkap Musdalifah.

 

Ketiga, regulasi justru mewajibkan pemulihan, bukan alih fungsi. Pasal 14 Permen LHK P.16/2017 mengatur penanaman kembali gambut bekas terbakar dengan tanaman ramah gambut. Inpres 11/2026 juga mengamanatkan rehabilitasi.

 

“Faktanya, hanya sekitar tiga persen gambut terbakar di luar konsesi dan satu persen di dalam konsesi yang kembali menjadi hutan,” tuturnya.

 

Keempat, pelepasan kawasan hutan di Merauke mencapai 486.939 hektare untuk PSN. Sebanyak 265.208 hektare di antaranya merupakan hutan alam. Sementara itu, lokasi 2 juta hektare kebun tebu dan hasil kalibrasi ulang 9,7 juta hektare lahan terdegradasi belum dibuka kepada publik.

 

Kelima, Walhi menilai rencana tersebut mengabaikan masyarakat adat dan warga terdampak. Sebagian besar kawasan food estate di Papua Selatan tumpang tindih dengan wilayah adat. Di Pontianak, sekolah bahkan diliburkan akibat asap. Hingga 2 November 2026, lebih dari 401 ribu lansia dan anak-anak dilaporkan terpapar ISPA.

 

Musdalifah mendesak pemerintah membatalkan rencana pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk PSN serta kembali menegaskan larangan alih fungsi kawasan tersebut.

 

Menurutnya, lahan bekas karhutla harus dipulihkan sesuai ketentuan Permen LHK P.16/2017. Seluruh biaya pemulihan harus dibebankan kepada pemegang konsesi, bukan masyarakat.

 

“Hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih bahwa korporasi pembakar dijerat sanksi administratif, perdata, dan pidana, dan hasil pemeriksaan atas perusahaan yang telah kami laporkan dibuka ke publik,” tegasnya.

 

Ia juga mendesak evaluasi terhadap seluruh PSN yang berada di kawasan gambut, penghentian perluasan food estate dan PSN perkebunan tebu di Merauke, serta moratorium penerbitan izin baru sedikitnya selama 25 tahun.

 

“Di atas semua itu, negara wajib melindungi dan memulihkan hak rakyat baik yang telah dirampas ruang hidupnya maupun hak nya atas udara yang bersih dan sehat,” pungkas Musdalifah.