Anggota DPD: NU Harus Punya Wakil di Birokrasi

Bantul, NU Online
Beberapa pihak menyayangkan keterlibatan para kader inti dan pengurus NU sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan calon pimpinan daerah. Namun, pendapat lainnya justru menilai keterwakilan NU di birokrasi baik ekskutif, legislatif, maupun yudikatif sangat berarti.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H Hafidh Asrom memandang penting keterwakilan NU di legislatif dan eksekutif, mengingat sampai saat ini warga NU masih kurang mendapat akses informasi berkaitan dengan kebijakan pembangunan di berbagai sektor, baik kebijakan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah.<>

“Paling tidak keterwakilan NU ada di ekskutif dan legislatif,” kata Hafidh pada acara konsolidasi, syawalan, dan pembinaan semangat berorganisasi di tubuh NU yang dihadiri para pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta, Ahad (19/10) lalu. Hadir juga beberapa Pengurus Wilayah (PW) Yogyakarta dan Pengurus Cabang (PC) NU Kabupaten Bantul.

Menurut Hafidh, kurangnya akses informasi berkaitan dengan kebijakan pembangunan itu berakibat pada lemahnya peningkatan sumberdaya manusia, ekonomi, dan pendidikan di kalangan NU.

“Untuk itu diperlukan wakil atau kader terbaik dari kalangan NU yang duduk di ekskutif maupun legislatif untuk membuka akses tersebut kepada masyarakat di daerah,” tandas Hafidh.

Keterwakilan NU di birokrasi diyakini oleh Hafidh akan bisa membawa aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya yang menyangkut kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Di tempat terpisah pada acara yang sama di Dusun Ngurunggo, Desa Getas, Kecamatan Playen, Gunungkidul, Hafidh juga meminta pimpinan NU Gunungkidul agar lebih mengintensifkan komunikasi dengan pihak eksekutif dan legislatif, terutama berkaitan dengan program-program dan kebijakan pembangunan, agar warga NU bisa mendapat informasi yang jelas mengenai program dan kebijakan pembangunan serta anggaran daerah. (irh)