Gelar Istighosah, Petani Pertahankan Lahan Sengketa

Jombang, NU Online
Puluhan petani di desa Karangan dan Ngampungan kecamatan Bareng, Jombang, Rabu (11/1) menggelar istighasah. Mereka berdoa agar tetap bisa menggarap lahan seluas 110 hektar yang telah menjadi penghidupan sejak 30 tahun lalu, namun kini menjadi sengketa.

Dengan khusuk, para petani yang terdiri dari ibu-ibu dan balita ini berdoa bersama di lokasi tanah sengketa. Istighosah dipimpin KH Ali Murtadho asal Sumobito.”Kita berharap petani yang telah mengerjakan lahan ini selama 30 tahun bisa kembali mengarap lahan ini, karena memang lahan ini sudah menjadi penghidupan warga,” ujar Supranadi (56).
<>
Ketua BPD (Badan Perwakilan) Ngampungan mengatakan. Supranadi menceritakan, tanah yang kini menjadi sengketa itu mulai digarap warga sejak tahun 1970. Sebelumnya tanah seluas 110 hektar itu adalah milik perkebunan Belanda, yakni NV Cliuur Sendang Sari.

“Kemudian saat terjadi nasionalisasi, lahan itu digarap warga. Dari 110 hektar lahan bekas perkebunan karet dan kopi itu digarap oleh 100 orang lebih,” imbuhnya.

Konflik tanah itu lanjutnya, kemudian mulai muncul ketika sejumlah orang sekitar tahun 1977 tiba-tiba mengaku telah memiliki sertifikat resmi atas tanah yang digarap warga ini. Anehnya, mereka yang memegang sertifikat itu semuanya berasal dari luar kabupaten Jombang.

“Ada, Yani, asal Surabaya dan Fauzan, asal Mojokerto. Dan pemegang sertifikat itu kemudian menyuruh Suyadi untuk meminta tanah-tanah tersebut. Kami keberatan,” ungkapnya, seraya mengatakan karena tanah yang digarap oleh warga ini juga belum terdaftar di dokumen atau kretek desa.

Suyadi adalah salah satu anggota DPRD Jombang, dan beberapa waktu lalu, beberapa orang preman berusaha meminta paksa lahan yang ditanami tebu oleh petani penggarap. Mereka mengaku atas suruhan Suyadi dan menebangi tanaman tebu milik petani. Kasus ini bahkan telah dilaporkan warga ke Kepolsek setempat.

Usai menggelar istighosah, puluhan petani ini kemudian menancapkan poster bernada kritikan, salah satunya tolak intimidasi dan biarkan rakyat mengelola lahan.

Redaktur    : Mukafi Niam
Kontributor: Muslim Abdurrahman