Warta
Gus Dur Larang PKB Muhaimin Gunakan Gambar Dirinya
NU Online · Kamis, 16 Oktober 2008 | 09:53 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melarang seluruh pengurus dan kader PKB versi Muhaimin Iskandar menggunakan foto atau poster bergambar dirinya saat berkampanye.
"Foto dan gambar tidak boleh digunakan dalam semua aktivitas yang mereka lakukan. Karena itu bentuk manipulasi kepada konstituen," ujar Gus Dur dalam rilis persnya, Kamis (16/10).<>
Larangan tersebut dilontarkan karena Gus Dur menilai ada unsur pembohongan publik. Seolah-olah, kata Gus Dur, PKB Muhaimin menganggap Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro, padahal sebenarnya tidak mengakui keberadaan Gus Dur.
"Kalau penggunaan foto atau gambar masih berlanjut, akan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum," tandasnya.
Gus Dur juga mengimbau kepada seluruh pendukungnya agar tidak terikat dengan keputusan Menkum HAM. Karena, Menkum HAM dinilai Gus Dur telah mengambil kebijakan sepihak berdasarkan kepentingan politis.
"Kita akan terus melakukan tuntutan hukum terhadap proses penzaliman yang dilakukan Muhaimin, KPU, dan pemerintah. Semua pendukung saya minta untuk tetap tenang dan terus melakukan langkah konsolidasi di semua tingkatan," pungkasnya. (okz/nam)
Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melarang seluruh pengurus dan kader PKB versi Muhaimin Iskandar menggunakan foto atau poster bergambar dirinya saat berkampanye.
"Foto dan gambar tidak boleh digunakan dalam semua aktivitas yang mereka lakukan. Karena itu bentuk manipulasi kepada konstituen," ujar Gus Dur dalam rilis persnya, Kamis (16/10).<>
Larangan tersebut dilontarkan karena Gus Dur menilai ada unsur pembohongan publik. Seolah-olah, kata Gus Dur, PKB Muhaimin menganggap Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro, padahal sebenarnya tidak mengakui keberadaan Gus Dur.
"Kalau penggunaan foto atau gambar masih berlanjut, akan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum," tandasnya.
Gus Dur juga mengimbau kepada seluruh pendukungnya agar tidak terikat dengan keputusan Menkum HAM. Karena, Menkum HAM dinilai Gus Dur telah mengambil kebijakan sepihak berdasarkan kepentingan politis.
"Kita akan terus melakukan tuntutan hukum terhadap proses penzaliman yang dilakukan Muhaimin, KPU, dan pemerintah. Semua pendukung saya minta untuk tetap tenang dan terus melakukan langkah konsolidasi di semua tingkatan," pungkasnya. (okz/nam)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Diduga Tertipu Program MBG, 13 Pengasuh Pesantren Minta Pendampingan ke LBH Ansor
2
Khutbah Jumat: Allah Tidak Membebani Hamba di Luar Batas Kemampuannya
3
Respons Wacana Penutupan Prodi yang Dinilai Tak Relevan, LPTNU Tekankan Kebijakan Komprehensif
4
KPAI Desak Proses Hukum Tegas Kekerasan Seksual terhadap 17 Santri di Ciawi Bogor
5
Perlintasan Liar Dikelola Ormas, Dirut KAI: Tidak Memenuhi Syarat, Kami Tutup
6
Hari Buruh 2026: Prabowo Wacanakan Penurunan Potongan Aplikator Ojol hingga di Bawah 10 Persen
Terkini
Lihat Semua
