Gus Dur Pertanyakan Sikap Presiden Soal Interpelasi Iran

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mempertanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tak hadir dalam Rapat Paripurna DPR, pada Selasa (5/6) lalu.

Menurutnya, Presiden hanya mencari-cari alasan saja untuk tidak hadir pada rapat dengan agenda tanggapan pemerintah atas hak interpelasi DPR terkait dukungan Pemerintah terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) nomer 1747 soal sanksi tambahan pada Iran yang mengembangkan energi nuklir itu.

“(Presiden) mengatakan bahwa ada masalah-masalah penting yang lebih penting dari interpelasi. Sedangkan masalah-masalah penting itu nggak digarap (dikerjakan), kok. Mana buktinya, sampai sekarang nggak digarap, kok,” ujar Gus Dur kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (7/5)

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono dalam keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, usai menerima sejumlah menteri yang ditugasi untuk mewakili dirinya hadir di sidang paripurna DPR, menyatakan, masih banyak tugas dan kewajiban pemerintah dan DPR yang harus diemban bersama untuk menyukseskan program-program pembangunan.

Presiden Yudhoyono menegaskan, dirinya memiliki hak untuk menugaskan sejumlah menteri untuk mewakili dan menjawab Hak Interpelasi dari DPR, sehingga DPR berkewajiban untuk menerima dan mendengarkan jawaban pemerintah itu.

Namun, Presiden mengatakan bahwa dirinya bisa mengerti perkembangan situasi politik yang terjadi di DPR, dan akan memberikan kesempatan pada DPR untuk menata dan menyelesaikan masalah internal di lembaga tersebut.

"Pemerintah sesungguhnya ingin taat kepada aturan yang berlaku dan sungguh-sungguh ingin menjawab interpelasi ini dengan sebaik-baiknya dengan cara mempersiapkan jawaban secara seksama, agar pertanyaan DPR dapat dijawab secara tepat," katanya. (rif)