Hasyim: Ada Kerancuan Sistemika dalam Pembentukan UKP3R
NU Online · Sabtu, 4 November 2006 | 14:14 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menganggap bahwa fenomen tim Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi (UKP3R) merupakan gejala kerancauan sistemik dalam penyelenggaraan negara dan merupakan bukti dari lemahnya leadership.
“Secara de jure kebinet Indonesia itu presidensil, tapi secara de fakto, kabinet Indonesia itu perlementer karena porsi menteri dikapling oleh kekuatan partai politik berdasarkan kakuatan di perlemen,” tandasnya di Jakarta, Sabtu.
<>Posisi ini telah menyebabkan menteri bersikap mendua. yaitu mengikuti komando partai politik dan komando presiden yang akhirnya membuat presiden gerah. “Presiden sebenarnya ingin kabinet berjalan presidentil, tapi kalau dia melakukan reshuffle akan mendapat reaksi keras dari partai dan perlemen,” imbuhnya.Dikatakannya bahwa untuk menghindari itu, presiden tidak melakukan reshuffle, tapi membuat lembaga baru. Sehingga terjadi kerancauan kekuasaan di tingkat eksekutif pusat. “Inilah yang membuat solusi masalah bangsa semakin berat secara multidimensional,” katanya.
Berbagai kerencuan dan permasalahan lain juga ditunjukkan oleh Hasyim seperti hubungan antar lembaga tinggi negara yang juga mengalami kesulitan akibat eksekutif, legeslatif dan yudikatif dipisahkan secara mutlak. “Masalah ini juga dilengkapi dengan otonomi daerah yang memisah-misahkan antara pusat dan daerah. Maka lengkaplah kerancauan sistemik dan tidak lancarnya leadership,” paparnya.
Akhirnya Dibekukan
Seusai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di rumah dinasnya, Hasyim mengungkapkan bahwa Wapres menyatakan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) telah dibekukan.
"Wapres bilang UKP3R telah dibekukan," kata Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi usai bertemu dengan Kalla di kediaman Wapres, Jl Diponegoro No 2, Jakarta, Sabtu (4/11/2006).
Namun demikian, Hasyim belum dapat memastikan maksud pernyataan wapres itu. Apakah dibekukan berarti lembaga itu telah dibubarkan oleh Presiden SBY. "Saya tidak mendengar begitu. Kalau Wapres bilang begitu, masak saya tidak percaya," ujarnya. (mkf/dc)
Terpopuler
1
Bolehkah Janda Menikah Tanpa Wali? Ini Penjelasan Ulama Fiqih
2
544 Orang Tewas dalam Gelombang Protes Iran, Amerika Pertimbangkan Opsi Militer
3
Guru Dituntut Profesional tapi Kesejahteraan Dinilai Belum Berkeadilan
4
Dakwaan Hukum Terhadap Dua Aktivis Pati Botok dan Teguh Dinilai Berlebihan dan Overkriminalisasi
5
KontraS Soroti Brutalitas Aparat dan Pembungkaman Sipil Usai Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB
6
Nikah Siri Tak Diakui Negara, Advokat: Perempuan dan Anak Paling Dirugikan
Terkini
Lihat Semua