Hasyim: Khilafah Islamiyah bukan Gerakan Agama, tapi Gerakan Politik

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta warga nahdliyyin (sebutan untuk warga NU) dan umat Islam pada umumnya untuk waspada atas munculnya wacana Khilafah Islamiyah yang kerap dihembuskan oleh kelompok-kelompok Islam radikal. Menurutnya, wacana tersebut pada dasarnya tidak lebih dari sekedar gerakan politik, bukannya gerakan keagamaan.

“Khilafah Islamiyah itu sebenarnya gerakan politik, bukan gerakan agama. Karena di situ lebih kental aspek politiknya daripada aspek agama, ibadah, ubudiyah-nya. Yang difokuskan itu kan sistem kenegaraan, bukan bagaimana membuat madrasah, masjid, menciptakan kesejahteraan umat, dan sebagainya,” ungkap Hasyim saat bersilaturrahim dengan para petinggi Pimpinan Pusat (PP) Lembaga Dakwah (LD) NU di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (5/9).

Ditegaskan Hasyim, begitu panggilan akrab Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Jawa Timur itu, sistem ketatanegaraan berikut sistem kepemimpinannya, sebagaimana tertuang dalam konsep Khilafah Islamiyah, cukuplah mengacu pada sistem yang berlaku di negara masing-masing. “Siapapun yang jadi kepala negara, yang telah diproses secara sah, baik menurut ukuran agama maupun negara, ya dia itu kholifah (pemimpin, red). Nggak usah cari model-model yang lain,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Hasyim juga mencermati tumbuh-suburnya kelompok-kelompok Islam radikal berikut gerakannya di Indonesia. Padahal, katanya, hampir di sebagian besar negara-negara di Eropa dan Timur Tengah, kelompok-kelompok Islam garis keras itu tidak menemukan tempat, bahkan dilarang hidup. “Di Eropa, Timur Tengah, seperti Yordania dan Syria, mereka (kelompok Islam radikal, red) nggak punya tempat. Tapi di Indonesia, mereka bisa hidup leluasa dan semakin merajalela,” tuturnya.

Kepada para pimpinan LDNU, mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur ini mengingatkan, persoalan yang cukup mengkhawatirkan itu harus segera mendapat sikap dari NU. LDNU, katanya, sebagai sebuah wadah yang memiliki tugas mendakwahkan serta menyosoialisasikan paham Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja) ala NU, dituntut tanggungjawabnya. Jika tidak, maka NU akan terikut ke dalam arus gerakan kelompok Islam radikal itu.

Tak Mampu Bikin Masjid Sendiri

Pengamatan Hasyim juga tak luput dari fenomena diambilalihnya sejumlah masjid milik warga nahdliyyin oleh kelompok Islam ekstrim “kanan”. Menurutnya, hal itu dilakukan karena kelompok yang kerap dengan mudah mem-bid’ah-kan bahkan mengkafirkan warga nahdliyyin itu tak mampu membangun masjid sendiri. Sehingga kemudian mengambilalih masjid-masjid yang selama ini dibangun dan dikelola oleh warga nahdliyyin berikut takmir masjid dan tradisi ritual peribadatannya.

“Karena mereka tidak mampu membuat masjid sendiri, kemudian mengambilalih masjid milik orang lain (masjid milik warga nahdliyyin, red), terus dipidatoin di situ untuk politisasi. Kan maksudnya begitu. Yang dirugikan akhirnya kan NU,” terang Hasyim. (rif)