Jakarta, NU Online
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik pemborongan voucher belanja oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelang perayaan Lebaran.
Direktur Gratifikasi KPK, Lambok Hutauruk, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/10), kepada wartawan mengatakan, temuan itu diperoleh KPK setelah melakukan pemantauan di sejumlah pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
&<>;quot;Kita punya data pembelian voucher yang tinggi yang nilainya jutaan rupiah oleh BUMN," ujarnya.
Padahal KPK sudah mengirimkan surat imbauan kepada BUMN agar jangan menggunakan kesempatan ritual agama guna mempermulus kegiatan bisnisnya .
Namun, Lambok enggan menyebutkan BUMN mana yang memborong voucher belanja bernilai tinggi itu. "Saya tidak mau sebut," katanya singkat.
Ia hanya menambahkan, KPK siap untuk memanggil pimpinan BUMN yang melakukan pembelian tersebut. "Dan bagi yang menerima, diharapkan melapor ke KPK dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima," katanya.
Lambok menjelaskan, pemberian voucher merupakan salah satu modus baru penerimaan parsel lebaran oleh pejabat negara yang ditemukan oleh KPK. "Sekarang pemberiannya bergeser dalam bentuk voucher," katanya.
KPK yang melakukan pemantauan intensif di wilayah Jabotabek juga menemukan modus lainnya, di antaranya pengiriman parsel pada tengah malam, pengiriman bukan ke rumah yang sebenarnya, serta menolak parsel namun menerima kartu ucapan.
Setiap tahun, KPK selalu mengeluarkan imbauan untuk tidak menerima parsel untuk para penyelenggara negara.(han)
Terpopuler
1
Logo Munas dan Konbes NU 2026, Unduh di Sini
2
Munas-Konbes NU 2026 di Ploso Bakal Dihadiri Lebih dari 500 Peserta dan Peninjau
3
Bahlil Janji BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026, Pertamax Malah Melonjak Jadi Rp16.250 per Liter
4
Gus Ipul: Pembukaan Munas-Konbes NU 2026 di Bangkalan Masih Sebatas Usulan
5
Menjaga Marwah Pemilihan Pengurus NU: Catatan dari Sowan kepada KH Afifuddin Muhajir
6
Khutbah Jumat: Meneladani Hidup Rasulullah di Masa Ekonomi Sulit
Terkini
Lihat Semua
