Maarif NU: Banyak Kebijakan Pendidikan Perlu Dikritisi

Jakarta, NU Online
Ketua LP Maarif NU Dr M Thoyyib berpendapat banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi dan kepentingan ummat, diantarannya adalah penyamaan antara madrasah dan sekolah, padahal, ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan substansi penyelenggaraan pendidikan madrasah ini.

“Saya selalu katakan madrasah adalah madrasah, sekolah adalah sekolah. Bukan madrasah adalah sekolah yang beririkan keagamaan. Kayak kendaraan umum, kereta api dan bis, apa sama ukurannya sekolah dan madrasah demikian pula,” katanya dalam pembukaan rapat kerja LP Maarif NU yang berlangsung di Bandung, Jum’at (22/1).<>

Dijelaskannya, madrasah bukan satuan pendidikan umum yang bercirikan Islam. Kategori seperti ini hanya pas disematkan, misalnhya ke SMP Islam. “Kalau madrasah itu berbasis Islam, landasannya Islam, karena itu definisinya tidak tepat dan harus di ganti karena menyesatkan,” katanya.

Menteri agama sebelumnya, Mahfuh Basyuni, ketika bertemu dengannya, pernah mengeluhkan hilangnya ciri madrasah ini yang kini sudah sama persis dengan sekolah umum.

“Ini terjadi karena pejabatnya tak mau berfikir karena hanya ingin menghilangkan dikotomi sekolah umum dan madrasah. Jika tetap seperti ini, madrasah akan hilang dalam sepuluh tahun mendatang,” tandasnya.

Ditegaskannya, Maarif NU sangat berkepentingan terhadap keberadaan madrasah, sebab selama ini, sebagian madrasah berada dalam binaan Maarif NU sehingga masalah yang dihadapi madrasah menjadi perhatian Maarif NU.

Persoalan pendidikan lain yang perlu dikritisi adalah pendirian Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) yang menelan dana sampai 720 milyar, hanya untuk pembiayaan bagi 12 madrasah baru.

“Nga bisa dilahirkan langsung gede, ini tidak ada. Uang sejumlah itu bisa dikembalikan madrasah, bukan untuk mengelola 12 MBI, mungkin biayanya bisa dibertambah lagi, bisa bangkrut madrasah nantinya,” katanya. (mkf)