Menjauhkan NU dari Politik Praktis Dinilai Cukup Sulit
NU Online · Rabu, 22 Juli 2009 | 13:25 WIB
Upaya “menjauhkan” Nahdlatul Ulama (NU) dari urusan politik praktis, dinilai cukup sulit. NU didirikan memang bukan untuk kepentingan politik praktis. Namun, dalam perkembangannya, NU selalu bersinggungan dengan politik kekuasaan itu.
Keputusan untuk kembali ke Khittah 1926 pun, tidak sepenuhnya murni atas dasar kehendak menghindari wilayah politik praktis. Keputusan itu diambil juga atas pertimbangan politik.<>
“Keputusan kembali ke Khittah (dalam Muktamar ke-27 di Situbondo, Jatim) juga berawal dari kekecewaan politik, kecewa pada PPP (Partai Persatuan Pembangunan)," kata Ketua Pengurus Besar NU, Mustofa Zuhad, dalam sebuah forum diskusi, di Jakarta, Rabu (22/7).
Karena itu, menurut dia, persoalannya adalah tinggal bagaimana mengatur agar persinggungan NU dengan politik tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap keberadaan NU sebagai organisasi.
Sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Saifullah Yusuf, meminta KH Hasyim Muzadi mengakhiri kepemimpinannya di NU. Ia menilai, Hasyim telah membawa NU ke politik praktis yang menyalahi Khittah.
Sejumlah anak muda yang menamakan diri Gerakan Pemurnian Khittah NU pun menyatakan hal senada. Mereka meminta Rais Aam PBNU, KH Sahal Mahfudz, selaku pemimpin tertinggi NU, memelopori gerakan pemurnian Khittah secara nasional. (rif)
Terpopuler
1
Maju Calon Ketua Umum PBNU, Gus Yusuf Soroti Tata Kelola Organisasi dan Penguatan Pesantren
2
Khutbah Jumat: Menyeimbangkan Antara Percaya Takdir dan Tuntutan Menjaga Kesehatan
3
Khutbah Jumat: Menjaga Kesehatan dengan Berolahraga, Ikhtiar Menjaga Amanah dari Allah
4
Gus Rozin Siap Maju sebagai Calon Ketua Umum PBNU, Bawa Misi Benahi Organisasi
5
Kongres Umat Islam Indonesia Usulkan Pembentukan Danantara Syariah untuk Konsolidasikan Ekonomi Umat
6
Prabowo Tuding Masih Ada Londo Ireng dengan Wajah Wartawan hingga LSM
Terkini
Lihat Semua
