Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait masalah Jemaah Ahmadiyah di Indonesia. SKB itu, menurut MUI, merupakan suatu langkah arif sesuai dengan koridor hukum, sebagai penawar emosi umat Islam atas keberadaan Ahmadiyah.
MUI berpandangan, akar permasalahan dari berbagai konflik dalam masyarakat akhir-akhir ini, termasuk insiden di pelataran Monumen Nasional (Monas) Jakarta, adalah penundaan pengeluaran SKB tentang Ahmadiyah.<>
Dalam pernyataan resmi MUI bersama Forum Ukhuwah Islamiyah yang dibacakan Sekretaris MUI Anwar Abbas di Jakarta, Kamis (5/6), dinyatakan bahwa penundaan pengeluaran SKB menimbulkan situasi tidak menentu yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan propaganda pembelaan Ahmadiyah serta kemudian menyulut api permusuhan kelompok lainnya.
"MUI dan Forum Ukhuwah Islamiyah menyerukan agar umat Islam merapatkan shaf (barisan), menyatukan sikap dan tindakan dalam menghadapi situasi pelik ini dan tidak terpancing untuk diadu domba sesama umat," kata Abbas.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH A Hasyim Muzadi menilai, selama ini pemerintah terlalu banyak berwacana. Akibatnya, gejolak di di masyarakat tak dapat dihindarkan, termasuk insiden Monas. “Pemerintah sendiri, sampai hari ini lebih banyak berwacana dari pada melakukan tindakan prevensi dan represi,” katanya. (nam/rif)
Terpopuler
1
Habib Umar bin Hafidz Kunjungi PBNU, Ada Tiga Agenda di Dalamnya
2
Bolehkah Suami Menggunakan Tabungan Istri untuk Membayar Utang?
3
Kemenhaj Imbau Jamaah Umrah Indonesia Waspada, Pastikan Kesiapan Perjalanan
4
BNPB Sebut 639 Hektare Lahan Masih Terbakar di Enam Provinsi
5
Khutbah Jumat: Hak atas Udara Bersih untuk Menjaga Kesehatan Pernapasan
6
Profil KH Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Aam PBNU Ahli Ushul Fiqih
Terkini
Lihat Semua
