Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait masalah Jemaah Ahmadiyah di Indonesia. SKB itu, menurut MUI, merupakan suatu langkah arif sesuai dengan koridor hukum, sebagai penawar emosi umat Islam atas keberadaan Ahmadiyah.
MUI berpandangan, akar permasalahan dari berbagai konflik dalam masyarakat akhir-akhir ini, termasuk insiden di pelataran Monumen Nasional (Monas) Jakarta, adalah penundaan pengeluaran SKB tentang Ahmadiyah.<>
Dalam pernyataan resmi MUI bersama Forum Ukhuwah Islamiyah yang dibacakan Sekretaris MUI Anwar Abbas di Jakarta, Kamis (5/6), dinyatakan bahwa penundaan pengeluaran SKB menimbulkan situasi tidak menentu yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan propaganda pembelaan Ahmadiyah serta kemudian menyulut api permusuhan kelompok lainnya.
"MUI dan Forum Ukhuwah Islamiyah menyerukan agar umat Islam merapatkan shaf (barisan), menyatukan sikap dan tindakan dalam menghadapi situasi pelik ini dan tidak terpancing untuk diadu domba sesama umat," kata Abbas.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH A Hasyim Muzadi menilai, selama ini pemerintah terlalu banyak berwacana. Akibatnya, gejolak di di masyarakat tak dapat dihindarkan, termasuk insiden Monas. “Pemerintah sendiri, sampai hari ini lebih banyak berwacana dari pada melakukan tindakan prevensi dan represi,” katanya. (nam/rif)
Terpopuler
1
Pemadaman Listrik dan Pergeseran Tanggung Jawab Negara atas Barang Publik
2
Muktamar Ilmu Pengetahuan 2026 di UIN Sunan Kudus Perkuat Konsolidasi Ilmuwan NU untuk Transformasi Sosial
3
Gempa Magnetudo 5,6 Guncang Pacitan, Terasa hingga Yogyakarta
4
Muktamar Ilmu Pengetahuan IV Dorong Lahirnya Gagasan Strategis untuk Bangsa
5
Mulai 1 Juli 2026, Kemenhaj Alihkan Seluruh Penerbangan Umrah dan Haji Khusus ke Terminal 2F
6
5 Calon Manajer KDMP Meninggal, Bukti Pelatihan Militer bagi Sipil Tidak Relevan
Terkini
Lihat Semua
