Ormas Islam dapat Dorong Anggaran yang Pro Rakyat Miskin
NU Online · Selasa, 28 Agustus 2007 | 08:27 WIB
Jakarta, NU Online
Dalam upaya mengurangi kemiskinan, Ormas Islam dapat berperan aktif dan melakukan pencerahan kepada semua fihak, termasuk kepada para anggota parlemen dengan memberikan masukan anggaran yang pro rakyat miskin.
Demikian dikatakan oleh Ketua Lakpesdam NU M. Nasihin Hasan Disela-sela Konferensi Nasional “Islam, Good Governance, dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia yang diselenggarakan pada 27-28 Agustus di Jakarta.
Menurut mantan Direktur Walhi ini, ormas Islam selama ini masih kurang berperan dalam pengentasan kemiskinan karena gerakan yang dilakukan kerap tanpa metodologi yang memadai.
“Karena itu, ormas Islam mulai sekarang harus mempersiapkan dirinya dengan mampu menguasai metode yang jelas dan tepat. Selain itu, harus juga bersikap menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Salah satu yang sudah digagas oleh Lakpesdam NU dalam memberdayaan masyarakat miskin adalah melalui forum warga dengan membuka partisipasi masyarakat desa yang lebih luas. Bahkan Pimpinan PCNU Jepara terlibat aktif dalam pengkritisan proses dan kebijakan penganggaran yang kurang berfikah pada kelompok miskin.
Selanjutnya, NU dan ormas Islam lainnya saat ini sedang melakukan training kepada para pimpinan cabang untuk faham atas APBD dan kebijakan lokal. Harapannya, pimpinan ormas Islam mulai terlibat aktif dalam pengambilan keputusan publik.
Di NTB saat ini, sebanyak 5 ormas Islam berkumpul bersama dan membentuk “Dewan Peduli Anggaran” yang terlibat aktif dalam advokasi anggaran lokal, bahkan mereka menggelar acara “Istighotsah Anggaran” dan “Tabligh Akbar Anggaran” untuk mendorong pemerintah local menaikkan anggaran di sector kesehatan dan pendidikan. (mkf)
Terpopuler
1
Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza
2
Prabowo Diberi Tenggat hingga 25 November untuk Serahkan Dua Calon Wapres Pengganti Gibran
3
Rakornas PB PMII dan PKC Se-Indonesia Bahas Isu Daerah Hingga Nasional
4
MK Uji Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon Soroti Kekosongan Hukum
5
MPR Bentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi Pengisian Kursi Wapres
6
Singgung Asap Karhutla di KTT ASEAN, Prabowo: Itu Bukan Salah Kami, Tapi Kami Minta Maaf
Terkini
Lihat Semua