PBNU Tak Khawatirkan Perpecahan Politik di NU

Menurutnya, hal itu merupakan bagian ketegasan NU secara kelembagaan yang tidak mau terlibat dalam politik praktis serta upaya pemberian kebebasan kepada warga nahdliyin (sebutan untuk warga NU) dalam berpolitik. “Bukan perpecahan, tapi pembebasan dalam memilih,” tegasnya.

Sementara ini, ia menilai, perbedaan pilihan-pilihan jalan politik yang ditempuh itu tidak sampai mengganggu kerukunan di antara sesama warga nahdliyin. Kalaupun terjadi perpecahan, menurutnya, hal itu terjadi hanya sebatas pada elit-elit saja dan tidak sampai menyentuh kalangan nahdliyin yang paling bawah.
 
“Yang pecah itu bukan grass root (rakyat kecil: Red). Yang pecah adalah kepentingan-kepentingan yang bikin partai. kalau di bawah biasa aja. Coba lihat di desa-desa, mana ada orang yang membela partainya mati-matian. Tidak ada. Ini artinya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” terang mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur itu.
 
Alasan lain yang dikemukakan Hasyim adalah bahwa keberadaan ormas yang dipimpinnya tidak bertujuan untuk menjadi satu golongan saja. “Dia (NU) tidak perlu mengkristalkan diri menjadi utuh kemudian membentur yang lain. Jadi, salah persepsi kalau itu dianggap perpecahan,” katanya.
 
Namun demikian, Hasyim berharap, perbedaan-perbedaan politik itu hendaknya tetap dilakukan pada jalur yang benar. Sehingga mampu memberikan sumbangan yang positif bagi bangsa Indonesia. “Milih, ya, milih, silakan. Tapi yang dipilih, ya, yang semestinya. Mampu menghasilkan kekuasaan semestinya pula yang didukung oleh rakyat,” imbaunya.
 
Perpecahan politik di lingkungan NU, terutama buntut konflik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga kini belum usai. Menyusul kemudian muncul Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang didirikan oleh elit-elit partai sempalan PKB. Belum lagi persoalan menyeberangnya beberapa fungsionaris PKB ke partai lain, seperti Partai Persatuan Pembangunan.