PBNU Usulkan Pilkada Langsung Dihapus

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara langsung dihapuskan dan dikembalikan kepada sistem lama, karena selain menimbulkan konflik dan perpecahan juga hanya menghambur-hamburkan uang.

"Dalam lima tahun, masyarakat dihadapkan pada enam kali pemilihan, mulai pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, DPR, DPD, pemilihan presiden (pilres) yang semuanya  berpotensi membuahkan polarisasi dalam masyarakat," kata Ketua PBNU Hasyim Muzadi, usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, (25/1).<>

Ketua Umum PBNU hadir didampingi Wakil Rais Aam PBNU KH Tolchah Hasan, menyampaikan undangan kepada Presiden Yudhoyono untuk memberi sambutan pada perayaan Hari Lahir NU ke 82, yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno, 3 Februari 2008.

Ia menilai, gerakan-gerakan politik kerakyatan sebelum dan sesudah penyelenggaraan pilkada sering membenturkan kepentingan masyarakat terutama dengan keagamaan, sehingga jika tidak diatasi maka bisa menimbulkan perpecahan.

Dicontohkan, pada sejumlah pilkada yang sempat menimbulkan polarisasi di masyarakat yang terkena dampak negatifnya adalah kalangan bawah (grassroot) yang sebagian besar adalah warga NU.

Dengan demikian diutarakannya, pemilihan langsung sebaiknya hanya dilakukan untuk Pemilihan presiden, dan wakil rakyat di DPR.

"Penghapusan pilkada tidak mencerminkan mundurnya demokrasi, karena yang bikin mundur justru DPR, dan DPRD yang tidak aspiratif terhadap kelompok yang terwakili," katanya.

Hasyim mengatakan, pilkada oleh DPRD akan menimbulkan politik uang. "Tentu ada permainan uang, tetapi lebih baik dari pada diecer-ecer di masyarakat, sehingga demokrasi layaknya "demokrasi sembako," ujarnya. (ant/sam)