Pemerintah Belum Optimal Tangani Bencana Alam

Sumenep, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai saat ini pemerintah belum optimal dalam menangani bencana alam sehingga tidak jarang membawa korban susulan atau kesulitan lain yang berdampak negatif kepada kehidupan manusia.

"Bencana yang terjadi, baik karena faktor alam (natural), semisal gempa maupun bencana yang diakibatkan ulah tangan manusia, seperti banjir akibat penggundulan hutan, dalam penanganannya seringkali tidak optimal," katanya di Sumenep, Madura, Jatim, Ahad (5/2).<>

Hasyim yang menghadiri pentas seni Islami dan ikhtitam gebyar Muharram 1428 H yang diadakan Pengurus cabang (PC) NU Sumenep juga mengemukakan, sering kali solusi yang diambil oleh pemerintah dalam menangani bencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ia mencontohkan, persoalan lumpur Lapindo sudah enam bulan tidak tertangani, sehingga membuat orang panik dan setres dan banyak orang yang menjadi terlantar akibat penanganan yang tak optimal dari pemerintah.

"Lumpur Lapindo itu terjadi karena gabungan antara kesalahan orang dengan faktor alam, tetapi akibat yang ditimbulkan itu, ternyata pemerintah tenang-tenang saja," tuturnya.

Menurut Hasyim, banyak hal tidak sesuai dengan persoalan yang seharusnya ditangani, misalnya, yang seharusnya membeli pipa lumpur malah membeli pipa air. Lumpur yang seharusnya dialirkan malah mau ditutup. Hal itu menjadi bukti ketidakoptimalan pemerintah dalam menangani bencana alam.

Kesalahan dalam penanganan itu, katanya, seringkali terjadi, dan sepertinya merupakan "budaya" yang masih dipertahankan. Bahkan, kemiskinan di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah akibat dari maraknya korupsi yang belum diberantas secara maksimal.

Ketika bencana banjir membawa malapetaka akibat penggundulan 59 juta hektar hutan, katanya, sampai saat ini juga tak satu pun yang menjadi tersangka.

Banyak lagi hal lain, kata Hasyim, yang membawa malapetaka besar bagi bangsa Indonesia, tapi belum ada penangangan serius. Bahkan, kekacauan politik akibat hilangnya kebangsaan serta kesalahan manusia lainnya, belum disadari dan tak ada kerjasama untuk penanganannya.

"Ekses-ekses yang terjadi itu harus ditanggulangi secara optimal dan bersama-sama," katanya menegaskan.
 Eksekutif dan legislatif harus berjalan seiring dalam menangani setiap persoalan yang muncul, bukan malah diam dan tidak pernah turun ke palangan.

Dia mengaku bahwa NU sudah seringkali melakukan komunikasi dan memberikan pemahaman solusi, tapi tidak ada respon. "NU sudah bosan memberi masukan kepada pemerintah," katanya. (ant/sam)