Warta

Pemerintah Bisa Jatuh karena Lumpur Lapindo

Selasa, 20 Maret 2007 | 10:59 WIB

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Dr KH Hasyim Muzadi menegaskan, jika tidak segera menyelesaikan persoalan sosial terkait semburan lumpur Lapindo, maka tidak tertutup kemungkinan pemerintah bakal turut menjadi korban lumpur panas tersebut.

"Pemerintah bisa jatuh karena lumpur Lapindo. Minimal jatuh namanya. Maksimalnya bisa jatuh beneran," tegas Hasyim menjawab pertanyaan wartawan usai menerima kunjungan Kepala Perwakilan PBB untuk Urusan Kemanusiaan (United Nations Office for Coordinator of Humanitarian Affairs-UNOCHA) untuk Indonesia Fernando Hesse di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (20/3).

<>

Karena itu, kata Hasyim, pemerintah sebaiknya lebih berkonsentrasi pada upaya konkret penyelesaian berbagai persoalan yang secara langsung menimbulkan kesengsaraan rakyat, seperti korban lumpur Lapindo misalnya.

Riuh-rendah wacana reshuffle kabinet, baik yang disuarakan kalangan pengamat maupun partai politik, menurut Hasyim, tidak perlu ditanggapi pemerintah dengan menguras energi.

Sebab, kata pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam, Malang, Jawa Timur itu, ada atau tidak ada reshuffle, tidak akan mengubah keadaan. "Pemerintah juga tidak akan jatuh karena ada atau tidak ada reshuffle," kata Presiden Dewan Dunia Agama-agama untuk Perdamaian tersebut.

Oleh karena itu, kata Hasyim, PBNU menganggap wacana reshuffle, bahkan reshuffle itu sendiri, dalam kondisi bangsa saat ini sama sekali tidak penting. "Jauh lebih penting ngurus rakyat," tandasnya.

Sementara itu, ketika ditanya soal syarat minimal pendidikan sarjana (S1) bagi calon presiden dan calon wakil presiden, Hasyim menyatakan, hal itu sama tidak pentingnya dengan isu reshuffe saat ini.

"Jangan-jangan nanti kalau disetujui (syarat sarjana tersebut), terus disyaratkan lagi jurusannya harus ini, harus itu. Memangnya kita mau cari pegawai negeri sipil (PNS)?" katanya sembari tersenyum.

Menurut Doktor Honoris Causa Bidang Peradaban Islam itu, syarat terpenting seorang capres atau cawapres adalah memiliki kepedulian yang tinggi dan kemauan bekerja keras untuk rakyat. (rif)