Pemerintah Upayakan Pemondokan Haji Dekat Masjidil Haram
NU Online · Kamis, 29 September 2011 | 11:11 WIB
Jakarta, NU Online
Pemerintah berupaya mendekatkan jarak antara pemondokan dan Masjidil Haram di Mekkah. Upaya ini dilakukan agar jemaah calon haji Indonesia tak berjalan kaki terlalu jauh.
"Secara signifikan pemerintah terus berupaya mendekatkan pemondokan dengan Masjidil Haram," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Cepi Supriatna di Jakarta, Rabu (28/9).<>
Menurut Cepi, tahun 2008 jarak terjauh pemondokan menuju Masjidil Haram 13 kilometer, tahun 2009 sejauh tujuh kilometer, tahun 2010 sejauh empat kilometer. "Tahun ini sejauh 2,5 kilometer," ujarnya.Â
Sementara di Madinah, kata Cepi, pemerintah juga terus berupaya mendekatkan lokasi pemondokan dengan Masjid Nabawi.
Pada 2009, misalnya, jumlah calon jemaah haji yang ada di ring satu 63 persen, tahun 2010 sebanyak 94 persen, dan tahun 2011 sebesar 100 persen dengan jarak terjauh 500 meter. "Langkah pendekatan pemondokan dengan lokasi ibadah itu memang ditujukan untuk memberi kenyamanan calon jemaah," kata Cepi.
Sementara untuk makanan, dia mengatakan, untuk di Madinah tahun ini masih menggunakan kotak dan tidak prasmanan.
Sedangkan di Arafah-Mina makanan yang digunakan dengan cara prasmanan. Dia mengakui ada plus-minus jika menggunakan kotak dan prasmanan. Kalau menggunakan kotak, potensi makanan menjadi basi sangat besar. Tapi keuntungannya porsi yang ditetapkan tidak berlebihan.
Jika menggunakan prasmanan, kemungkinan makanan basi kecil. Tapi seringkali jemaah mengambil makanan semaunya. "Dengan prasmanan, banyak calon jemaah haji yang mengambil lauk banyak, tapi tidak dihabiskan. Ini tentunya akan mengurangi jatah rekan-rekan yang lain," katanya.
Redaktur : Syaifullah Amin
Terpopuler
1
RAPBN 2027 untuk Program MBG Capai Rp240 Triliun, Setara 29 Persen dari Anggaran Pendidikan
2
Gus Ipul Targetkan DPT Muktamar Ke-35 NU Rampung 17 Agustus 2026, Sebut Progres SK 95 Persen
3
Kompensasi kepada Pemilih dengan Dalih Transportasi atau Ongkos Kerja untuk Memengaruhi Pilihan adalah Haram dan Suap
4
Jusuf Kalla Buka Suara soal Kerusuhan di Aceh: Konflik Internal, Bukan ke Pemerintah Pusat
5
Enam Ruko di Lokasi Pembukaan Muktamar Ke-35 NU Dibongkar, Pedagang Dapat Kompensasi
6
RAPBN 2027 Dana Pendidikan Rp240 Triliun untuk MBG, JPPI: Jangan Pelintir Putusan MK
Terkini
Lihat Semua