Penggunaan Utang Perlu Diawasi

Jakarta, NU Online
Besarnya utang yang ditanggung oleh Indonesia sekaligus penggunaannya yang tidak efektif dan efisien menyebabkan Indonesia terjerat dalam hutang luar negeri yang menumpuk. Ini menyebabkan pemerintah didikte oleh asing dalam berbagai kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka.

Karena itulah, Koalisi Anti Utang (KAU) yang merupakan koalisi masyarakat sipil se Indonesia yang peduli dengan masalah utang luar negeri yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti organisasi petani, mahasiswa, lingkungan, perempuan, masyarakat adat, buruh, ornop, organisasi keagamaan, akademik, dll. mendesakkan perlunya satu jalan keluar dari perangkap utang dan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Evaluasi terhadap KAU yang didirikan pada tahun 2000 tersebut diadakan di Gedung PBNU bekerja sama dengan Fatayat NU yang juga merupakan salah satu eksponennya pada Kamis (19/08).

Tentang keterlibatan Fatayat dalam gerakan ini, Vivin, salah satu anggota Fatayat mengemukakan, “Kami ikut dalam gerakan ini dalam kaitan dengan kepentingan perempuan karena mereka termasuk kelompok yang terkena imbasnya,” ungkapnya.

Memang, keikutsertaan Fatayat NU dalam gerakan ini masih dalam tahap awal. Namun akan terus dilakukan tindak lanjut. Selain Fatayat, IPPNU juga termasuk organisasi yang berpartisipasi.

Raja Siregar Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang nyatakan bahwa Gerakan ini membutuhkan dukungan yang luas dari berbagai lapisan rakyat. “Jawaban atas kebutuhan itu adalah menyelenggarakan pendidikan, studi kebijakan, dan penyebarluasan informasi sebagai rasionalisasi gerakan ini, dan menjadikan rakyat sebagai aktor dalam gerakan menentang utang luar negeri,” ungkapnya

Dalam hal ini rakyat dan parlemen perlu menuntut penghapusan utang lama yang masuk dalam kategori illegitimate debt, termasuk menolak utang baru dan berbagai persyaratannya.(mkf)