Perlu Diantisipasi Ancaman Ledakan Penduduk

Jakarta, NU Online
Ketua Umum PP Muslimat NU mengatakan saat ini perlu diwaspadai terjadinya ledakan penduduk di Indonesia, mengingat data-data kependudukan yang digunakan saat ini bisa dikatakan kurang valid sehingga tidak diketahui dengan akurat persoalan kependudukan.

“Tak banyak yang memberikan atensi khusus angka kelahiran, kita melihat tingginya angka kelahiran bayi yang pada dasarnya datanya tidak seperti yang dipublish, ini menjadi bagian persoalan kita bersama,” katanya dalam rapat pleno Muslimat NU di Jakarta, Kamis (28/1).<>

Ia menjelaskan terdapat data yang diametral yang tidak sama antara yang dimiliki oleh Nila Moeloek sebagai dubes PBB untuk MDG’s dengan Erna Witoelar. Dicontohkannya, data di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang tingkat kematian ibu melahirkan adalah 204 per 100.000 per kelahiran, tetapi tim hasil dari penelitian UI yang merupakan untuk mencari second opinion ternyata data yang diperoleh 330 kematian per 100.000 kelahiran, jauh diatas angka resmi yang biasa digunakan, yaitu 304.

“Angka pertumbuhan penduduk kita, angka kematian ibu, kecuali angka kematian bayi, yang insyaallah valid, datanya perlu dipertanyakan. Ini perlu dikritisi,” katanya.

Di sejumlah kalangan, ancaman pertumbuhan penduduk ini sudah dibicarakan, meskipun belum menjadi perhatian public. Effendi Ghozalie Cs, yang selama ini tampak hanya mengkritisi masalah politik, ternyata mereka juga membicarakan laju pertumbuhan penduduk yang sepertinya tak terkontrol.

Mantan Kepala BKKBN ini menyatakan, kelompok Nasional Demokrat yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono X, Surya Paloh dan tokoh nasional lainnya, yang akan dideklarasikan dalam waktu dekat, juga mengungkapkan keprihatinannya akan masalah kependudukan ini dalam diskusi pertamanya.

“Sudah saatnya mengingatkan kembali, jangan sampai timbul ledakan yang kita tutup-tutupi, bagaimana validitasnya data teman-teman UI, kita harus dilakukan validasi supaya lebih jujur,” tegasnya.

Ia berharap agar pembuatan data-data penting seperti pengangguran, kemiskinan dan lainnya dilakukan secara lebih rapi, bukan sampling dari wilayah tertentu yang selanjutnya digunakan untuk menggambarkan situasi nasional. (mkf)