Pertegas Komitmen NU Soal Rangkap Jabatan Politik

Brebes, NU Online
Kebijakan mengenai rangkap jabatan bagi pengurus Nahdlatul Ulama yang berkiprah di dunia politik semakin menggelitik untuk dipertegas. Setidaknya permasalahan mengenai rangkap jabatan ini harus diselesaikan dalam Muktamat NU ke-32 di Makassar mendatang. Rangkap jabatan dinilai sangat mengganggu aktivitas pengurus dalam berbagai langkah dan kebijakannya NU, baik secara jam’iyyah maupun jamaah.

Demikian dinyatakan pengasuh Pondok Pesantren As-Shiddiqiyah Jakarta, KH Nur Iskandar. ”Kita perlu mempertegas sikap mengenai rangkap jabatan politik dalam NU,” ucapnya usai mengisi tausiyah pada peringatan 40 hari wafatnya KH Abdurrahman Wahid di Lapangan Asri Bumiayu Brebes Senin (15/2).<>

Iskandar khawatir, mengikuti NU hanya sebagai kuda tunggangan saja untuk mencapai hasrat hasrat politiknya. ”Beberapa kali, Nahdliyin dibuat bingung akibat para elit NU bermain politik,” ujarnya.

Disinggung mengenai telah munculnya nama-nama kandidat Ketua Umum PBNU dalam Muktamar mendatang, seperti Gus Sholah, Kang Said, Saifullah Yusus, Masdar Farid Ma’udi dan lain-lain, kiai yang pernah tenar karena mendobrak SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) itu hanya tersenyum lebar. “Yang terpilih ya…. Itulah yang terbaik,” tandasnya.

Kiai kelahiran Banyuwangi jawa Timur ini menyatakan tidak mendukung siapa-siapa. Baik itu dijajaran Tanfidziyah maupun Suriyah. “Yang jelas, muktamirin akan memberi jawaban, bukan saya,” tandasnya. (was)