Pertemuan Hamas-Fatah Belum Ada Kemajuan

Gaza, NU Online
Pembentukan pemerintahan nasional bersatu di Palestina masih tersendat-sendat. Pertemuan antara Presiden Mahmud Abbas dengan Perdana Menteri Ismail Haniyah untuk membahas susunan pemerintahan koalisi di Gaza, sejak Ahad (4/3) malam hingga dinihari, tidak menghasilkan kemajuan yang berarti.

Kedua pemimpin Palestina itu menyelesaikan pertemuan mereka lewat tengah malam, tanpa memberikan komentar pada para wartawan yang sudah menunggu. Juru bicara kabinet Hamas, Ghazi Hamad hanya mengatakan, pembahasan belum selesai dan masih akan dilanjutkan dalam beberapa hari mendatang.

"Mereka berharap sudah bisa mengumumkan pemerintahan koalisi di akhir tenggat waktu yang diberikan pada Haniyah, yang akan berakhir dua minggu lagi," kata Hamad.

Pertemuan antara Abbas dan Haniyah di Gaza berlangsung selama tiga jam. Sebelum pertemuan, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengatakan, tugas untuk menentukan posisi-posisi dalam pemerintahan koalisi yang dibebankan pada Haniyah, harus selesai dalam satu minggu ini.

"Pemerintahan berjalan dengan baik. Tidak ada masalah serius dalam konsultasi itu," tukas Rudeineh.

Abbas dan Haniyah rencananya akan melanjutkan pertemuan di Gaza sampai hari Selasa besok untuk membahas sejumlah persoalan yang masih belum disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satunya adalah penentuan orang yang akan menjabat sebagai menteri dalam negeri. Hamas sudah mengajukan dua calon untuk posisi itu, tapi keduanya ditolak oleh Abbas. Posisi menteri dalam negeri adalah salah satu posisi strategis dalam kabinet, karena menteri dalam negerilah yang akan memegang kontrol seluruh aparat keamanan di Palestina.

Haniyah dan Abbas juga belum sepakat tentang siapa yang akan memegang jabatan deputi perdana menteri. Tapi tampaknya, posisi itu masih akan dipegang oleh Salam Fayyad karena dianggap cukup moderat dan diharapkan bisa membantu melonggarkan embargo finansial negara-negara Barat terhadap pemerintahan Hamas di Palestina.

Penunjukkan Ziad Abu Amar sebagai Menteri Luar Negeri, juga masih menjadi perdebatan antara Hamas dan Fatah. Hamas menginginkan penunjukkan Amar adalah bagian penunjukkan menteri-menteri dari kalangan independen, sementara Fatah menginginkan sebaliknya. (era/rif)