Setahun Senyar: Aceh Banjir Berulang, Hutan Tak Dipulihkan

Musim penghujan yang mulai datang sejak Oktober 2026 di Aceh, dikenal dengan istilah Keunong Sa. Secara harfiah artinya “kena satu”. Ini adalah siklus musim penghujan yang berpuncak pada bulan satu!

Menurut pengetahuan lokal di Aceh, keunenong terkait perubahan cuaca pancaroba ke musim Barat sehingga arah angin mulai melaju kencang. Gejala ini juga ditandai daya edar astromonis matahari dan bintang pada bulan-bulan tersebut. Utamanya terjadi pada bulan November hingga Januari tahun berikutnya. 

Dalam tradisi bercocok tanam, ini adalah masa menjelang panen padi, ketika bulir mulai penuh, dan terpaan angin dan hujan yang mulai deras, tapi tanaman tak luruh. Bagi nelayan musim ini tetap bisa berlayar dan tarik pukat, meskipun harus hati-hati sebelum melanda angin monsun Barat.

Nestapa Banjir
Namun, sejak Sumatera dan Aceh Siklon Tropis Senyar B95 26-29 November 2025 melanda, banjir selalu menjadi peristiwa. Pengamatan penulis, sejak Oktober 2026 hujan menjadi siklus banjir di 19 kabupaten/kota di Aceh, melebihi kabupaten/kota yang terdampak Siklon Tropis Senyar tahun lalu (18 kabupaten/kota). 

Sejak dini hari 1 November 2026, Aceh menjadi daerah langganan banjir, entah itu di Pidie Jaya, Bireuen, Subulussalam, atau Gayo Lues. 

Apatah lagi kabupaten terparah seperti Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Tengah, siklus banjir terjadi lebih intim : lebih dari tiga kali hingga November tahun ini.

Ketika masa awal bencana, penulis didapuk menjadi koordinator NU Peduli Kemanusiaan Bencana Siklon Tropis Senyar Posko Lhokseumawe. Meskipun para praktiknya, di tengah pentingnya membantu para penyintas yang selamat, tapi serba kedinginan, serba kekurangan makanan, penulis harus bergerak cepat membantu wilayah terdampak untuk mendistribusikan logistik dan tenaga kesehatan ke Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Berubahnya Bentang Alam
Salah satu penyebab utama banjir dan longsor adalah topografi dan tutupan hutan yang semakin rusak pada 20 tahun terakhir. Hal ini semakin diperparah pada era Pemerintah Aceh hasil Pilkada Serentak 2024. Awalnya bentang alam terutama di wilayah hilir dan pedalaman Aceh masih bisa menjadi daerah penyangga air, terutama ketika terjadi hujan lebat. Namun sejak bencana tahun lalu, terjadi adaptasi topografis, kontur, dan geomorfologis karena biosfer yang hilang dan somplak parah.

Data riset Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), menyebut Gubernur Muzakir Manaf atau disapa Mualem telah mengeluarkan 21 izin tambang dengan total luas area konsesi mencapai 44.759,8 hektare sejak menjabat (12 Februari 2025). Itu setara dengan 134,39 persen luas Kota Surabaya atau 61.625 kali luas lapangan sepakbola standar FIFA! Rekor tersebut, menjadikannya gubernur penerbit izin tambang tertinggi sepanjang sejarah Aceh dalam waktu singkat.

Sebenarnya bukan hanya Aceh, provinsi lain juga kehilangan hutan dan alam lestari akibat objek komodifikasi. Apalagi Pemerintahan Prabowo, menjalankan proyek deforestasi dengan alasan pengembangan pangan skala besar yang terintegrasi seperti “food estate”. 

Nestapa semakin memiriskan karena dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua menjadikan Indonesia sebagai penyumbang karbonmonoksida dan karbondioksida terbesar di dunia pada 2026. Cincin bencana semakin menyemut di tengah penanganan yang dilakukan secara parsial dan tidak menyentuh subtansi masalah, yaitu devegetasi dan deforestasi.

Lemahnya Governmentality
Meskipun Pemerintah sejak Agustus 2026 telah meluncurkan program rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera pascabanjir, dampaknya secara sosial dan ekologis belum terasa. 

Program yang berjalan tiga tahun itu bertotal anggaran Rp100,66 triliun. Aceh mendapat kuota Rp58,9 triliun. Namun, programnya tidak berdampak pada pemulihan kepercayaan sosial (social trust) dan perbaikan lingkungan.

Seperti mengulang takdir sisipus rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami 2004, upaya reboisasi, rekonservasi, dan rehabilitasi vegetasi tidak menjadi fokus program, seperti pula program sosial bagi penyintas banjir dan masyarakat adat.

Banjir Siklon tropis Senyar 2025 seperti membuka tabir kebobrokan Aceh dalam perlindungan hutan dan keragaman hayati. Dari sebuah citra penginderaan jauh di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, salah satu kecamatan yang terparah merasakan dampak banjir Siklon Tropis 2025, horizon tutupan hutannya mulai terpitak-pitak.

Pelakunya adalah pengembang Hak Guna Usaha (HGU) dengan mengundulkan hutan demi destinasi wisata dan “hilirisasi” perkebunan sawit, Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (IUPHHK-HA). Di tengah “godzilanisasi” wilayah hutan secara legal, masyarakat juga melakukan  devegetasi secara ilegal. Meskipun keduanya sama-sama menyirnakan keragaman hayati, dampak hukumnya berbeda keduanya.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh pascabanjir (PRR), Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota - dalam perspektif Foucauldian - tidak memiliki daya kepemerintahan (governmentality) yang berdampak. Hutan dan gunung tidak dianggap aset yang perlu diselamatkan. Padahal banjir yang terus berulang karena perubahan kontur alam dan topografis yang semakin kritis. 

Secara umum ketiganya menjalankan proyek pembangunan secara elitis, tanpa dialog, dan bertumpu pada program fisik. Akhirnya kepentingan masyarakat penyintas banjir tidak terbaca dalam imajinasi pembangunan. 

Ketika penulis bertanya kepada penyintas tentang harapan rehab-rekon, mereka hanya menginginkan hal fundamental seperti hunian tetap (Huntap) yang layak, revitalisasi persawahan yang karam, pembangunan bendungan/irigasi yang aman, dan infrastruktur jalan yang tidak berkubang. 

Miskinnya epistimologi pembangunan ini menyebabkan mereka tak mengharapkan terlalu ideal pada wacana ekologis melalui program penghijauan kembali hutan, perlindungan sumber air, dan penguatan hukum adat. Tak heran, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tidak diberi peran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir.

Janji pemerintah untuk tidak memotong Tranfer Keuangan Daerah (TKD) yang tidak cukup besar (Rp1,37 triliun untuk Aceh), dan seharusnya bisa digunakan sebagian untuk merehabilitasi ruang ekologis dan memperkuat piranti adat, tidak terjadi. Ini akibat keterbatasan imajinasi pembangunan pascabanjir dan lemahya kapasitas aparat pemerintah menjadi penyebab tidak ada kebijakan publik tentang ekologi yang berkeadilan (Mazepus, 2018).

Akhirnya nestapa banjir itu menjadi elegi, dan elegi itu menjadi kawah katastropi yang bermuara pada  apatisme, agresi, dan kefrustasian sosial. Itu akibat kebijakan pemerintah tidak mampu membangun kembali kampung yang hilang, alam yang permai, sungai yang jernih, dan burung berkicau di atas pepohonan yang menghijau.

Demikian pula hujan, tidak diingat lagi sebagai berkah bagi alam, tapi bencana hidrometeorologi yang menyakiti perasaan dan keadilan.

Teuku Kemal Fasya, dosen Antropologi Universitas Malikussaleh, Aceh, Ketua Posko NU Peduli Kemanusiaan Bencana Banjir Siklon Tropis Senyar 2025 Kota Lhokseumawe