PMII Minta Pemerintah Jujur Soal Kesiapan Pemilu

Jakarta, NU Online
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meminta pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbicara jujur mengenai kesiapan pelaksanaan Pemilu 2009 kepada masyarakat.

"Terus terang, berdasarkan laporan di lapangan melalui seluruh cabang PMII maupun berbagai informasi akurat jaringan lainnya, PB PMII menilai, masih ada masalah krusial tak hanya faktor teknis yang membuat kami khawatir tentang bisa tidaknya Pemilu 2009 digelar," kata Ketua Umum Pengurus Besar PB PMII, Muh Rodli Kaelani, di Jakarta, Senin (23/3)<>
 
Secara teknis, ia menunjuk bermunculannya masalah-masalah seperti daftar pemilih tetap (DPT) tidak valid di Jawa Timur, serta di Bali dan beberapa tempat lain.

"Belum lagi masalah-masalah nonteknis hingga politis, bahkan yang mengandung unsur kejahatan atau kriminalitas tingkat tinggi dalam hal penyediaan kertas suara yang tidak cacat, aneka pelanggaran kampanye, potensi kecurangan pemilih dan rekap suara, dan lain-lain," ujarnya.

Karena itu, ia berpendapat, tentu sukses Pemilu harus bisa tergambar dari berbagai aspek, tidak cuma teknis semata.

"Kan ada sementara pihak di KPU maupun Pemerintah yang menggunakan tolok ukur sukses teknis. Padahal, ini pun belum tentu maksimal pencapaiannya di lapangan dengan melihat fenomena yang ada," ungkapnya.

Mengamati berbagai masalah yang terus berkembang, dan bukannya berkurang, Rodli merasa keadaannya semakin mengkhawatirkan.

"Kami tak habis pikir, masih ada saja oknum yang gemar menyederhanakan persoalan, bahwa masalah yang terjadi hanyalah soal teknis. Dan malah ada 'over dosis optimis', bahwa masalah itu mudah mengatasinya. Lebih ironis lagi, sukses Pemilu hanya maju diukur dengan sukses teknis penyelenggaraan. Padahal, situasinya sudah semakin mengkhawatirkan, tidak hanya pada masalah teknis semata," tandasnya.

Bagi Rodli, dari masalah teknis yang tak teratasi pun, bisa mempengaruhi dan melebar pada munculnya masalah-masalah lain.

"Itu sudah pasti. Dan ini akan berimplikasi terhadap kualitas Pemilu. Akan banyak sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), juga potensi konflik horisontal maupun konflik politik," katanya meyakinkan.

Karena itu, PMII menyarankan, perlu ada 'politicall will' dan 'task force' yang dilakukan Pemerintah, khususnya melalui Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

"Sebab, mereka punya perangkat yang bisa digerakkan dalam rangka pematangan persiapan penyelenggaraan pemilu. (rif)