Jember, NU Online
Maraknya organisasi yang melibatkan unsur mahasiswa diberbagai kampus yang berujung pada pertarungan kepentingan antar kelompok mendapatkan perhatian serius dari ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Mutawakkil Alallah. Apalagi, kampus saat ini telah diduga menjadi ajang perkembangan radikalisme yang cukup subur.
<>
Sebagai ketua lembaga yang mengurusi persoalan pembinaan ahlak dan amaliyah keagamaan, Ketua PWNU Jatim itu mengaku prihatin. Pasalnya, Perguruan tinggi yang semestinya menjadi wahana untuk mengajari cara berpikir yang benar dan cara berbuat untuk negara telah tergerus akibat pertarungan kepentingan antar kelompok.
"Kebebasan berpikir, berwacana dan kebebasan beraktifitas dalam bentuk berserikat telah menjadi pertarungan antar kelompok kepentingan. Bukan lagi menjadi lahan membesarkan wawasan kebangsaan,"ujar Pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong itu usai memberikan tausiyah keagamaan di PP Sirajul Anwar Pecoro Rambipuji, baru-baru ini.
Karena itu, Lanjut Mutawakkil, kampus harus berani melakukan terobosan untuk bersih-bersih dari unsur kepentingan politik kelompok.
"Jika tidak dilakukan, maka kampus tetap akan berpotensi menjadi lahan subur bagi kelompok-kelompok yang memiliki agenda tertentu," terangnya.
Disinggung soal kelompok radikal di Jawa Timur yang berpotensi melakukan tindakan terorisme, Putra KH Moch Hasan Saifurrizal itu menyatakan bahwa hingga saat ini masih belum ada.
"Tetapi kalau aliran-aliran yang berpotensi menjadi polemik dan pertikaian sosial memang sudah terbaca," ujarnya.
PWNU akan terus melakukan sosialisasi untuk memberikan pencerahan berupa pengajaran dan penjelaan lebih rinci tentang nilai agama. Diharapkan, masyarakat secara cerdas dapat membedakan mana yang harus diikuti dan mana yang ditolak.
Redaktur    : Syaifullah Amin
Kontributor : Ahmad Hasan Halim
Terpopuler
1
RAPBN 2027 untuk Program MBG Capai Rp240 Triliun, Setara 29 Persen dari Anggaran Pendidikan
2
Gus Ipul Targetkan DPT Muktamar Ke-35 NU Rampung 17 Agustus 2026, Sebut Progres SK 95 Persen
3
Kompensasi kepada Pemilih dengan Dalih Transportasi atau Ongkos Kerja untuk Memengaruhi Pilihan adalah Haram dan Suap
4
Jusuf Kalla Buka Suara soal Kerusuhan di Aceh: Konflik Internal, Bukan ke Pemerintah Pusat
5
Enam Ruko di Lokasi Pembukaan Muktamar Ke-35 NU Dibongkar, Pedagang Dapat Kompensasi
6
RAPBN 2027 Dana Pendidikan Rp240 Triliun untuk MBG, JPPI: Jangan Pelintir Putusan MK
Terkini
Lihat Semua