Rawan Konflik, Lakpesdam NU Gelar Pelatihan Perdamaian di Makassar

Makassar, NU Online
Provinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang potensi konfliknya cukup besar, karena faktor masyarakat dengan corak budaya yang beranekaragam, kata Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU), Lilis Nurul Husna.

Lilis, begitu panggilan akrabnya, mengungkapkan hal tersebut kepada Kontributor NU Online di Makassar, Syaiful Akbarius Zainuddin, di sela-sela Training Workshop: “Penguatan Kesetaraan, Toleransi dan Perdamaian Bagi Pemimpin Agama dan Adat Muda, di Hotel Losari Beach Inn Makassar, Kamis (10/5).

Melalui pelatihan tersebut, ujar Lilis, Lakpesdam NU ingin mencetak aktor-aktor intelektual yang dapat berperan sebagai aktor perdamaian. Selain itu diharapkan juga mampu melakukan kegiatan-kegiatan guna menciptakan daerah yang aman dan damai serta jauh dari.

Lilis menambahkan, melalui acara hasil kerja sama Pengurus Pusat Lakpesdam NU dengan EIDHR Komisi Eropa itu, pihaknya ingin menyiapkan kader-kader yang bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam bidang, ekonomi, hukum serta budaya dan adat istiadat.

“Diharapkan pula mereka, para peserta, mampu memainkan perannya dalam menjaga keutuhan hubungan beragama, baik hubungan antarumat beragama maupun intra agama,” terang Lilis yang juga mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu.

Selain itu, ia menjelaskan, Lakpesdam NU yang memiliki ciri terbuka dan moderat, mengharapkan agar para pengurus Lakpesdam NU di masing-masing daerah dapat lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Dengan demikian akan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya potensi konflik.

“Bisa dilakukan, misal, dengan cara menjadi narasumber pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang mampu menyampaikan sudut pandang Lakpesdam NU dalam upayanya menciptakan perdamaian di Sulawesi Selatan. Juga bisa membuat model-model komunikasi di masyarakat yang gunanya untuk menghilangkan kesalahpahaman antarwarga, agama dan warga adat,” papar Lilis.

Secara umum, katanya, PP Lakpesdam NU mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk selalu mengkampanyekan perdamaian dengan merevitalisasi masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi dan diberikan keadilan ekonomi dan hukum.

“Sebab, disadari atau tidak, potensi konflik sangat besar dapat terjadi oleh karena faktor ekonomi masyarakat yang sangat rendah, dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai regulator,” pungkasnya.

Training Workshop yang dibuka Wakil Direktur PP Lakpesdam NU Ala’i Najib itu diikuti 28 peserta yang merupakan utusan dari 4 Pengurus Cabang Lakpesdam NU se-Sulawesi Selatan. Antara lain, Kota Makassar dan Pare-pare serta Kabupaten Sidrap dan Bulukumba. Hadir pula Pieter G. Manopo, aktifis perdamaian dari Institut Titian Perdamaiandan Dr H Abdul Kadir Ahmad, Ketua Tanfidziyah PCNU Makassar. (rif)