Sekjen PBNU: Pendirian Partai Baru Bukan Solusi

Jakarta, NU Online
Konflik yang tiada henti dan semakin kecilnya perolehan suara PKB, partai yang didirikan oleh NU, menjadi keprihatinan banyak warga NU. Sebagian mengusulkan agar PBNU memutuskan untuk membentuk partai baru saja dalam Muktamar ke-32 di Makassar Maret mendatang dengan alasan lebih mudah membangun yang baru daripada memperbaiki yang sudah rusak.

Sekjen PBNU Endang Turmudi tidak sepakat dengan pendirian partai baru ini karena saat ini sudah ada beberapa partai yang memiliki basis warga NU seperti PPP, PKB dan PKNU.<>

“Saya tidak setuju partai politik baru, ini tidak menyatukan, sekarang yang penting menyatukan yang bercerai berai, wis to (sudahlah) PKB harus menarik kembali seperti pemilu 1999, kan ini 12 persen lebih, meskipun masih jauh dari 18 persen seperti yang didapat tahun 55 dan 71,” katanya kepada NU Online, Sabtu (30/1).

Ia malah tidak setuju lagi dengan usulan NU kembali menjadi partai politik saja untuk mengatasi segala karut marut perpolitikan NU ini.

“Ketetapan ke khittah sudah tepat, sekarang bagaimana NU menata hubungan yang ada dengan partai politik yang dipenuhi oleh kader NU dan bagaimana mereka juga bemanfaat untuk NU. Sebab kalau kembali lagi, kita sudah merasakan banyak mudharatnya menjadi partai politik,” terangnya.

Mengenai upaya islah dalam tubuh PKB, Endang menyarankan agar tokoh tua atau para deklarator dilibatkan dalam proses ini agar bisa mengarahkan sehingga proses islah bisa berjalan mulus.

Kedua belah fihak, juga harus melakukan bargaining atas kepentingan masing-masing, “Bahwa ada yang dirugikan, pasti akan dialami oleh semua fihak, tinggal soal bargainingnya,” tandasnya.

Ia menegaskan, jika PBNU diminta terlibat, pasti akan ikut andil dalam proses ini. “Masak PBNU menawarkan diri, ya kalau di terima, kalau misalnya ada orang PBNU yang ikut, akan lebih bagus,” paparnya.

PBNU memberikan dukungan penuh terhadap kelahiran dan perkembangan PKB, para deklarator juga tokoh-tokoh NU dan posisi KH Ilyas Ruhyat adalah rais aam sedangkan KH Abdurrahman Wahid merupakan ketua umum PBNU.

Mengenai perlunya sayap politik yang formal secara institusional, Endang berpendapat hal ini tidak perlu karena sebelum PKB lahir, NU sudah terlebih dulu ikut membidani PPP. Dan sampai sekarang di PPP masih ada dan sebagian warga NU di sana.

“Ini artinya harus dipertimbangkan kembali, dan khittah sendiri sudah memperilahkan orang NU berafiliasi dengan partai apapun,” tandasnya.

Ditambahkannya, “Sekarang bagaimana PKB menggarap pangsa pasarnya yang sudah jelas. PKB sudah punya captive market. Nah karena menggarapnya tidak bergitu intens, bahkan diwarnai perpecahan, justru kemudian sebagian orang NU meninggalkan PKB,” paparnya.

Aspirasi politik kebangsaan NU bisa dititipkan ke kader-kader NU yang di berbagai partai politik dengan menggelar berbagai pertemuan rutin, menyangkut aspek kebangsaan dan keummatan yang menjadi perhatian NU. (mkf)