Selama Jadi Presiden, Gus Dur Tak Pernah Naikkan BBM

Jakarta, NU Online
Selama menjadi presiden pada kurun waktu 1999-2001, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak pernah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam suatu kesempatan, para menteri berencana menaikkan harga BBM, namun Gus Dur membatalkannya.

Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi yang juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie, dalam diskusi di sela-sela Silaturrahim Nasional Fraksi Kebangkitan Bangsa FKB DPR RI-DPRD se-Indonesia di Jakarta, Ahad (18/5) kemarin.<>

“Gus Dur selama menjadi presiden memang tidak pernah menaikkan harga BBM. Padahal, para menterinya sudah berniat menaikkannya. Tapi, oleh Gus Dur dibatalkan, karena rakyat sedang susah. Yang terjadi malah Gus Dur menaikkan gaji PNS (pegawai negeri sipil) sebesar 200 persen,” terang Kwik—begitu panggilan akrabnya.

Kwik menjelaskan, sejak pemerintahan Orde Baru para menteri itu sepakat dengan kebijakan presiden. Padahal, Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) pun, kata Kwik, telah menguji UU Migas itu dan diputuskan bertentangan dengan UU.

Anehnya, lanjut Kwik, pada 1999, Sri Mulyani menentang kenaikan BBM, tapi ketika menjadi menteri sekarang ini malah mendukung kenaikan harga BBM itu.

“Bukankah ini sebagai wujud mengekor kemauan IMF (Dana Moneter Dunia) dan asing. Padahal, persaingan minyak dunia jelas tidak sehat dengan membunuh presiden Irak Saddam Hussein terlebih dahulu, kemudian minyaknya dikuras oleh Amerika Serikat. Itu jelas tidak adil,” tandas mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Menurut Kwik, tampilnya Sri Mulyani dan Boediono sebagai menteri ekonomi dan Menko, tidak lebih hanya sebagai antek IMF dan asing, karena telah mendukung kenaikan harga BBM. “Dengan naiknya harga BBM ini, Sri Mulyani dan Boediono berarti menjadi ‘kacungnya’ IMF,” tandasnya. (nif)