Tak Ada Keadilan dalam Subsidi BBM

Jakarta, NU Online
Ketua  PBNU H. Andi Jamaro Dulung menilai bahwa tak ada keadilan dalam subsidi BBM saat ini karena golongan menengah dan kaya masih menikmati subsidi BBM dengan harga premium 4500 rupiah sementara harga tersebut sudah terlalu berat bagi rakyat miskin.

“PBNU sebenarnya setuju kenaikan harga BBM, tapi hal tersebut hanya diberlakukan bagi golongan menengah dan kaya sementara rakyat miskin tetap di subsidi dengan menggunakan manajemen kartu elektronik,” tandasnya dalam acara Siraman atau silaturrahmi Ramadhan yang diadakan oleh PP IPNU di Gd .PBNU, Rabu.

PBNU bekerjasama dengan Muhammadiyah dan Yayasan Anak Bangsa Indonesia (YABI) telah mengusulkan sistem pengontrol subsidi dengan sistem elektronik. Dengan penggunaan kartu tersebut dapat dikontrol distribusi BBM dari hulu sampai ke konsumen akhir sehingga mengurangi kemungkinan adanya penyelundupan dan penimbunan.

Konsep yang diusulkan tersebut saat ini serupa dengan konsep yang diterapkan dalam distribusi minyak tanah yang saat ini tengah diujicobakan di daerah Tangerang. Masing-masing penduduk mendapatkan kartu kendali BBM yang dapat digunakan untuk membeli minyak tanah sesuai dengan jatah di pangkalan.

Sementara itu staff ahli kementrerian ESDM Dr. Hardi Prasetyo APU mengungkapkan bahwa cadangan minyak di Indonesia hanya sekitar 5 Milyar barel. Dengan eksploitasi sekitar 1.1 juta barel per tahun, maka cadangan tersebut akan habis dalam waktu 12 tahun. Karena itu pengurangan subsidi dalam bentuk BBM harus dikurangi.

Ahli geologi tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak sumber energi alternatif yang jumlahnya lebih besar daripada minyak cadangan gas yang dimiliki Indonesia dua kali lipat dari minyak sedangkan cadangan batu bara tiga kali lipatnya. Bahkan Indonesia memiliki sumber energi panas bumi yang jumlahnya mencapai 40 persen di dunia. “Sumber energi alternative ini harus dikembangkan sebagai pengganti energi minyak bumi,” tandasnya.

Direktur Ekskutif BBM Watch Arulan Hatta yang juga menjadi narasumber menyatakan bahwa dari subsidi BBM pada tahun 2005 yang mencapai 113 Trilyun, sebanyak 93 Trilyun dinikmati oleh penduduk menengah ke atas sedangkan 40 persen penduduk termiskin hanya menikmati subsidi sebesar 20 Trilyun.

Kondisi tak adil ini harus dirubah dengan sistem subsidi yang lebih mengena pada masyarakat bawah seperti pemberian subsidi dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya. Ia juga menyatakan setuju dengan adanya kenaikan BBM karena harga minyak dunia sedang naik, namun tidak dalam persentase yang sedemikian tinggi.(mkf)