Kubu liberal Belanda dan Partai Kristen Demokrat, Rabu, setuju bergabung dalam koalisi untuk membentuk pemerintahan yang juga didukung tokoh kontroversial Belanda yang anti Islam Geert Wilders, yang adalah ketua kubu liberal.
"Kami telah masukkan sentuhan final terhadap kesepakatan itu," kata Mark Rutte, kepada koalisi tengah-kanan dari partai liberal VVD yang tampaknya bakal menjadi PM Belanda nanti.<>
Rutte, Pemimpin Partai Kristen Demokrat (CDA) Maxime Verhagen dan Wilders menyepakati sebuah program pemerintah dan mengenai bagaimana Partai Untuk Kebebasan pimpinan Wilders bisa mendukung pemerintahan mendatang.
Partai liberal VVD dan CDA hanya menguasai 52 dari total 150 kursi di majelis rendah parlemen Belanda, namun mereka menguasai mayoritas berkat bantuan 24 suara dari PVV.
Rutte, yang partainya menang tipis pada pemilu 9 Juni, tidak mengungkapkan rincian perjanjian itu ke para wartawan. Yang jelas, kesepakatan itu akan disampaikan kepada partainya yang probisnis itu, demikian pula kepada Partai Kristen Demokrat dan PVV pimpinan Wilders.
CDA, yang terbelah karena berperanserta dalam koalisi dengan partainya Wilders akan menggelar pemungutan suara Sabtu ini.
"Ini adalah hari yang indah bagi Belanda," kata Wilders. "Kubu kiri tidak lagi berkuasa, akhirnya sesuatu terjadi di Belanda."
Wilders, yang tema kampanye menghentikan imigrasi Muslim dan pembangunan masjid-masjid baru dalam rangka menghentikan apa yang dia sebut Islamisasi Belanda, mengakhiri putaran perundingan dengan mengatakan bahwa dia telah kehilangan kepercayaan kepada CDA.
Pembicaraan bagi koalisi itu sendiri berlangsung pada 13 September lalu. (ant/mad)
Terpopuler
1
Kiai Zulfa: Yang Sudah Jadi Pejabat dan Menteri Tak Perlu Dipaksa Mimpin NU
2
Khutbah Jumat: Hikmah Mengingat Kematian dalam Islam
3
Khutbah Jumat: Keluarga sebagai Madrasah Pertama
4
18 Tahun Bertahan di Tengah Tambang, Warga Kalimantan Selatan Tuntut Keadilan Lingkungan
5
Gus Yahya Masuk Delegasi Indonesia untuk Beri Penghormatan kepada Sayyid Ali Khamenei
6
BEM PTNU Se-Nusantara Desak DPR RI Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Kejaksaan demi Perkuat Kepercayaan Publik
Terkini
Lihat Semua