Upaya kudeta di Filipina

Jakarta, NU. Online
Orang-orang bersenjata berat menguasai kompleks elit di distrik perdagangan di ibukota Filipina, Manila. Para saksi mata mengatakan kelompok yang mengenakan seragam militer itu, telah menempatkan bom-bom berkekuatan tinggi di sekitar kompleks yang dipakai untuk pertokoan, hotel dan apartemen pribadi.

Para wartawan di tempat kejadian mengatakan diskripsi mereka cocok dengan kelompok militer yang menjadi buron yang dituduh berkomplot akan menggulingkan Presiden Gloria Arroyo.

Dalam pidato yang disiarkan ke seluruh negara, Arroyo mengatakan ia memerintahkan penangkapan orang-orang yang diduga bertanggungjawab.

Panglima Angkatan Bersenjata Filipina, Narciso Abaya mengatakan tersangka akan disidangkan dengan tuduhan pemberontakan dan konspirasi untuk melakukan pemberontakan.

Pemerintah Filipina beri perpanjangan waktu
 
Pemerintah Filipina memberikan perpanjangan waktu selama dua jam bagi penyerahan diri tentara yang memberontak di kompleks pertokoan Manila.

Sebelumnya, Presiden Gloria Arroyo menyatakan negara dalam "keadaan pemberontakan" dan mengatakan kepada pemberontak untuk menyerahkan diri hingga pukul 17.00 waktu setempat, atau menghadapi serangan menyeluruh.

Kini setelah tenggat waktu pertama sudah berlalu, timbul tanda-tanda bahwa pemberontak barangkali akan mematuhi ultimatum, seperti dilaporkan wartawan BBC di Manila, John McLean.

Sekitar 15 pemberontak sebelumnya menyerahkan diri dan meskipun mayoritasnya belum menyerahkan diri, mereka mengatakan siap melakukan perundingan dengan pemerintah.

"Kami belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi sekarang para perwira meminta forum terbuka untuk menyuarakan keluhannya," kata Letnan laut Antonio Trillanes, seorang pemimpin pemberontak.

Mereka menuntut pengunduran diri Presiden Gloria Arroyo dan Menteri Pertahanan, Angelo Reyes dengan tuduhan korupsi di dalam pemerintahan.

"Kami akan menunggu selama waktu yang diperlukan. Saya kira gerak isyarat untuk memperpanjang batas waktu merupakan langkah mundur bagi kedua pihak," tambah Letnan Trillanes. (BBC/AP/Cih)