Daerah
Banyak Konflik SDA, Lakpesdam Jepara Buka Layanan Pengaduan Pelanggaran HAM
Senin, 20 Juni 2016 | 10:02 WIB
Jakarta, NU Online
Lakpesdam PCNU Jepara bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka pos pengaduan pelanggaran HAM di gedung NU Jepara. Pos ini melayani warga pada hari Senin-Rabu (20-22/6) sejak pukul 10.00-15.00 WIB.
Menurut Ketua Lakpesdam PCNU Jepara Ahmad Sahil, adanya kegiatan pos pengaduan pelanggaran HAM di Jepara dilatarbelakangi pengaduan ke Komnas HAM pada 2015 yang mencapai angka 8.249 berkas yang tempat kejadiannya (locus delicte) tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dari jumlah pengaduan tersebut pengaduan di Komnas HAM yang berasal dari Kabupaten Jepara sangat minim.
“Tapi jika melihat pemberitaan di media, wilayah Jepara termasuk daerah yang mempunyai konflik sumber daya alam, seperti penambangan pasir besi dan galian C. Selain itu di Kabupaten Jepara diduga terjadi banyak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan, anak-anak, petani, nelayan dan buruh,” katanya sebagaimana rilis yang diterima NU Online.
Menurut UU No. 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Masyarakat yang hendak mengadukan pelanggaran HAM, sesuai ketentuan prosedur penanganan pengaduan yang diberlakukan di Komnas HAM, harus menyampaikan aduannya dalam bentuk tertulis.
Pengaduan harus dilengkapi nama lengkap pengadu (disertai fotokopi identitas pengadu seperti SIM/ KTP/ paspor), alamat rumah, nomor telepon, rincian pengaduan (yang meliputi apa yang terjadi, di mana terjadi, kapan terjadi, dan siapa saja yang terlibat).
Tindak lanjut dari pos pengaduan pelanggaran HAM kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) terkait peta sosial yang dapat diduga sebagai bentuk pelanggaran HAM di Kabupaten Jepara. Kegiatan diselenggarakan di gedung NU Jepara, Rabu (22/6). (Red Alhafiz K)
Lakpesdam PCNU Jepara bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka pos pengaduan pelanggaran HAM di gedung NU Jepara. Pos ini melayani warga pada hari Senin-Rabu (20-22/6) sejak pukul 10.00-15.00 WIB.
Menurut Ketua Lakpesdam PCNU Jepara Ahmad Sahil, adanya kegiatan pos pengaduan pelanggaran HAM di Jepara dilatarbelakangi pengaduan ke Komnas HAM pada 2015 yang mencapai angka 8.249 berkas yang tempat kejadiannya (locus delicte) tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dari jumlah pengaduan tersebut pengaduan di Komnas HAM yang berasal dari Kabupaten Jepara sangat minim.
“Tapi jika melihat pemberitaan di media, wilayah Jepara termasuk daerah yang mempunyai konflik sumber daya alam, seperti penambangan pasir besi dan galian C. Selain itu di Kabupaten Jepara diduga terjadi banyak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan, anak-anak, petani, nelayan dan buruh,” katanya sebagaimana rilis yang diterima NU Online.
Menurut UU No. 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Masyarakat yang hendak mengadukan pelanggaran HAM, sesuai ketentuan prosedur penanganan pengaduan yang diberlakukan di Komnas HAM, harus menyampaikan aduannya dalam bentuk tertulis.
Pengaduan harus dilengkapi nama lengkap pengadu (disertai fotokopi identitas pengadu seperti SIM/ KTP/ paspor), alamat rumah, nomor telepon, rincian pengaduan (yang meliputi apa yang terjadi, di mana terjadi, kapan terjadi, dan siapa saja yang terlibat).
Tindak lanjut dari pos pengaduan pelanggaran HAM kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) terkait peta sosial yang dapat diduga sebagai bentuk pelanggaran HAM di Kabupaten Jepara. Kegiatan diselenggarakan di gedung NU Jepara, Rabu (22/6). (Red Alhafiz K)
