Nasional

RAPBN 2027 untuk Program MBG Capai Rp240 Triliun, Setara 29 Persen dari Anggaran Pendidikan

NU Online  ·  Sabtu, 15 Agustus 2026 | 17:00 WIB

RAPBN 2027 untuk Program MBG Capai Rp240 Triliun, Setara 29 Persen dari Anggaran Pendidikan

Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: NU Online/Suwitno)

Jakarta, NU Online

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran tersebut disiapkan untuk menjangkau 60,6 juta penerima manfaat.


Nilai anggaran untuk Program MBG tersebut setara sekitar 29,23 persen dari total anggaran pendidikan 2027 yang dirancang sebesar Rp820,9 triliun.


“Sekitar Rp240 triliun untuk MBG,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).


Selain untuk mendanai Program MBG, Purbaya menjelaskan anggaran pendidikan 2027 juga dialokasikan untuk sejumlah program lain, di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, serta tunjangan profesi bagi 1,3 juta guru non-PNS.


Lebih lanjut, ia mengatakan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, renovasi 12.215 sekolah dan madrasah, pembangunan 100 Sekolah Rakyat, serta operasional 166 Sekolah Rakyat.


Purbaya menambahkan, pemerintah turut mengalokasikan anggaran pendidikan untuk bantuan operasional sekolah bagi 54,2 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD bagi 6,3 juta peserta didik, tunjangan profesi bagi 1,7 juta guru ASN daerah, serta tunjangan tambahan bagi 20,7 ribu guru ASN daerah.


Anggaran pendidikan 2027 juga mencakup dukungan operasional bagi 148 museum dan taman budaya serta pendanaan Beasiswa LPDP.


Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia yang harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan gizi. Ia menyatakan tidak boleh ada anak Indonesia yang berada dalam kondisi lapar karena keadaan tersebut dapat menghambat proses belajar.


“Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu dan karena itu saya bertekad meneruskan Program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi,” katanya dalam Sidang Tahunan MPR 2026 dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).


Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memandang Program MBG sebagai salah satu terobosan untuk mewujudkan Generasi Emas 2045.


Menurutnya, program tersebut bukan sekadar pembagian makanan, melainkan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.


“Mimpi kita semua adalah memiliki anak-anak yang unggul dan mampu bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa,” katanya.


Muzani juga menekankan bahwa pelaksanaan program tersebut harus didukung tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang