Jakarta, NU Online

Persatuan Nahdlatul Ulama (NU) di Tanah Papua perlu diperkuat melalui pendampingan organisasi, kaderisasi berkelanjutan, dan kerja sama lintas agama serta budaya. Pengembangan NU tidak cukup berhenti pada konsolidasi internal, tetapi juga harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi dalam menjaga kedamaian di Papua.

 

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua Pegunungan H. Abdul Kahar Yelipele berharap kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan jam'iyah di Papua.

 

Menurutnya, kondisi geografis dan keterbatasan akses di Papua membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

 

Ia menilai peran koordinator wilayah (Korwil) PBNU Indonesia Timur, yakni Katib Prof. Idrus Alhamid, Wakil Sekretaris Jenderal H. Faisal Saimima, dan Wakil Sekretaris Jenderal H. Lukman Umafagur, sangat strategis untuk menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan pengurus di daerah.

 

“Korwil tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif memantau perkembangan organisasi, mengidentifikasi persoalan di tingkat PWNU dan PCNU, serta mengupayakan solusi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah,” katanya kepada NU Online seusai acara pelantikan kepengurusan PBNU di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

 

Abdul Kahar menyoroti tantangan pengembangan NU di enam provinsi di Tanah Papua yang memiliki keragaman geografis, sosial, dan budaya. Luas wilayah, keterbatasan transportasi, penguatan sumber daya manusia, konsolidasi kelembagaan, serta kaderisasi membutuhkan pendekatan organisasi yang adaptif, terencana, dan berkelanjutan.

 

Karena itu, ia mendorong Korwil PBNU melakukan pemetaan kebutuhan secara berkala, memperkuat komunikasi dengan PWNU dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), serta menyampaikan aspirasi daerah kepada pengurus pusat agar ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat sasaran.

 

"Kami tidak ingin pengembangan NU di daerah hanya menjadi wacana. Kami berharap ada pendampingan nyata, kaderisasi yang berkesinambungan, penguatan kelembagaan, dan program yang benar-benar menjawab kebutuhan warga Nahdliyin serta masyarakat Papua secara luas," ujarnya.

 

Abdul Kahar juga menegaskan bahwa penguatan NU di Papua membutuhkan kerja sama antara PBNU, Korwil, PWNU, PCNU, badan otonom, lembaga-lembaga NU, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut penting agar NU tumbuh dekat dengan masyarakat, menghormati kearifan lokal, serta berkontribusi dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

 

Dalam momentum pelantikan kepengurusan PBNU, ia mengapresiasi kehadiran Kepala Suku Besar Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Alex Silo Sukarno Doga. Tokoh adat beragama Katolik tersebut menyatakan dukungan terhadap pengembangan NU di Papua Pegunungan.

 

Menurut Abdul Kahar, kehadiran Alex menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak harus menjadi penghalang untuk membangun persaudaraan dan bekerja sama. Hubungan antara organisasi keagamaan dan masyarakat adat perlu diperkuat melalui dialog, penghormatan terhadap tradisi, serta pelayanan sosial dan kemanusiaan.

 

"Bagi kami, NU harus hadir sebagai sahabat masyarakat. Pengembangannya perlu dilakukan dengan menghormati adat dan budaya setempat, mengutamakan dialog, serta membangun persaudaraan di tengah keberagaman," ungkapnya.

 

Alex menegaskan bahwa perbedaan agama tidak seharusnya menghalangi masyarakat untuk bekerja sama demi kemajuan Papua.

 

"Yang penting sekali, utama sekali, Papua ini masih tertinggal. Kita harus bersatu, bergandengan tangan, semua pihak kita jalan melihat Papua. Dan situasi Papua ini juga bagaimana cara kita sama-sama untuk mendamaikan mereka. Lewat agama maupun lewat semua pihak. Maka kita semua hadir, kita sama-sama warga negara Republik Indonesia,” ujarnya.