Sidoarjo, NU Online 

Menteri Sosial RI, Hj Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyaluran bantuan nontunai program keluarga harapan (PKH) dimonitor tidak hanya oleh Kementarian Sosial saja, akan tetapi Presiden Jokowi juga secara maraton melakukannya.

Hal ini disampaikan Khofifah usai menghadiri penyaluran bantuan nontunai program PKH di kantor Kecamatan Waru Sidoarjo, Senin (19/6).

Dilihat dari aspek edukasi perbankan dan inklusi keuangan, kata Khofifah, program PHK ini membuat masyarakat bisa mengenali fungsi ATM dan ragam fasilitas perbankan lainnya. Pada 2018 program ini akan diperluas dengan menjangkau 10 juta keluarga dari 6 juta saat ini. 

Ia menjelaskan, upaya percepatan tersebut telah dibahas dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo. "Bagaimana proses distribusinya dan proporsionalitas antar-Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, semuanya dipertimbangkan supaya program ini tidak hanya memberikan makna percepatan kemandirian masyarakat, tetapi juga akan memberikan dampak pada proses penurunan gini rasio," kata Ketum PP Muslimat in.

Khofifah menjelaskan, Bank Dunia mengamati jalannya program ini karena di banyak negara, inklusi keuangan berangkat dari kelas menengah atas, tetapi di Indonesia justru melakukan perluasan dari kelas bawah.

"Jadi strategi nasional keuangan inklusif  ini ditargetkan menjangkau 75 persen masyarakat pada 2019. Kita melakukan percepatan perluasannya dari masyarakat kurang mampu. Itulah kenapa saat Ratu Maxima dari Belanda, duta keuangan PBB datang ke Indonesia yang dilihat adalah proses pencairan PKH dan bantuan pangan nontunai," jelasnya.

Khofifah menyatakan bahwa Bank Dunia menjadikan ini sebagai salah satu referensi betapa Indonesia memaksimalkan percepatan keuangan inklusi justru memulainya dari masyarakat kurang mampu. (Moh Kholidun/Mukafi Niam)