Savic Ali Soroti Kekuatan Aparat yang Kian Meluas dan Sentralisasi Kekuasaan

Jakarta, NU Online 

Ketua PBNU Mohamad Syafi’ Alielha atau Savic Ali menilai demokrasi Indonesia tengah bergerak ke arah sentralisasi kekuasaan yang semakin kuat, ditandai dengan meluasnya peran aparat keamanan di ruang-ruang sipil. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi mempersempit ruang kebebasan warga dan melemahkan kontrol publik terhadap kekuasaan.

“Kita hari ini menghadapi negara yang jelas tidak bisa disebut demokratis dan cenderung sentralistis,” ujar Savic Ali dalam diskusi bertema Islam, HAM, dan Dinamika Demokrasi di Outlier Cafe, Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (27/2/2026).

Ia mengingatkan bahwa salah satu capaian penting reformasi adalah pemisahan peran militer dan kepolisian dari kehidupan sipil serta politik praktis. Namun, kecenderungan yang muncul belakangan justru menunjukkan keterlibatan aparat yang semakin masif hingga ke tingkat daerah.

“Ketika kekuatan aparat itu ada di mana-mana, maka relasi negara dengan warganya berubah. Rakyat mulai dipandang sebagai potensi ancaman, bukan sebagai subjek yang harus dilindungi,” katanya.

Savic menilai penguatan struktur keamanan hingga ke daerah-daerah tidak bisa dilepaskan dari cara kekuasaan membaca kritik dan perbedaan pendapat. Dalam situasi semacam itu, ruang sipil menjadi semakin sempit karena warga dihadapkan pada rasa takut untuk menyampaikan keberatan atau penolakan.

Menurutnya, demokrasi tidak mungkin tumbuh dalam situasi ketika negara justru menciptakan ketakutan. Dalam konteks tersebut, Savic melihat masa depan demokrasi Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, masyarakat bisa terjebak dalam kepatuhan yang lahir dari ketakutan. Di sisi lain, terbuka peluang munculnya perlawanan sipil yang lebih terorganisir, terutama dari generasi muda.

 

“Kalau tidak ada perlawanan sipil, kita bisa masuk ke periode kekuasaan yang sangat panjang dan makin tertutup. Tapi sejarah juga menunjukkan, perubahan sering justru dimulai dari anak-anak muda,” ujarnya.

 

Savic menekankan bahwa perlawanan tersebut tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Ia menilai gerakan sipil non-kekerasan yang terorganisir, berbasis pengetahuan, dan konsisten justru menjadi kunci untuk menjaga demokrasi tetap hidup.

“Pertanyaannya sekarang bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tapi apakah warga terutama generasi muda masih mau dan berani menjaga ruang kebebasan itu sendiri,” pungkasnya.