Bireuen, NU Online

Sekitar seribuan warga korban banjir dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Bireuen menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin lalu. Massa yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen itu menuntut pemerintah segera menyalurkan bantuan secara merata dan transparan.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap lambannya penanganan pascabanjir, terutama dalam hal pendataan dan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Warga menilai hingga kini masih banyak korban yang belum tersentuh bantuan, meski telah berbulan-bulan sejak bencana terjadi.

Pantauan di lokasi, massa yang didominasi warga dari Kecamatan Peusangan, Jeumpa, Peudada, dan Gandapura datang membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Mereka meminta pemerintah daerah segera memenuhi hak-hak korban bencana yang dinilai belum terpenuhi secara adil.

Dalam orasinya, para demonstran menyoroti dugaan ketidaktransparanan dalam proses pendataan. Mereka menyebut banyak warga terdampak tidak masuk dalam daftar penerima bantuan dengan alasan tidak memenuhi kriteria (TMK), meski kondisi mereka dinilai layak menerima.

Salah seorang perwakilan warga asal Kecamatan Peusangan mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut masih banyak korban banjir yang kehilangan harta benda dan rumah terendam, namun belum menerima bantuan hingga saat ini.

“Banyak dari kami belum menerima bantuan, baik Dana Tunggu Hunian (DTH), bantuan rumah rusak, maupun dana stimulan lainnya. Ada yang tidak terdata, ada juga yang dianggap tidak memenuhi syarat. Ini yang kami pertanyakan,” ujarnya.

Para demonstran mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh, terbuka, dan akuntabel. Mereka juga meminta agar bantuan yang telah dijanjikan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, segera direalisasikan tanpa diskriminasi.

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Meski diwarnai orasi dan tuntutan keras, situasi tetap berlangsung kondusif.

Setelah beberapa waktu berorasi, Bupati Bireuen Mukhlis bersama Wakil Bupati Razuardi dan jajaran pemerintah daerah menemui massa untuk berdialog langsung. Dalam kesempatan itu, pemerintah berjanji akan menindaklanjuti tuntutan warga, termasuk melakukan evaluasi terhadap data penerima bantuan.

Menanggapi aksi tersebut, aktivis muda Nahdliyin Bireuen, Haris Munandar atau yang akrab disapa Gus Atok, menilai bahwa tuntutan masyarakat merupakan hal yang wajar dalam situasi pascabencana.

“Ini bentuk kegelisahan masyarakat yang merasa belum mendapatkan keadilan. Pemerintah harus transparan dan memastikan semua korban yang berhak mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Mantan Ketua GP Ansor Bireuen itu juga menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan agar tidak memperpanjang penderitaan masyarakat. Menurutnya, keterlambatan distribusi bantuan berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi warga terdampak.

“Bantuan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk bertahan. Jangan sampai keterlambatan ini membuat kondisi mereka semakin sulit,” katanya.

Ia juga mendorong agar proses validasi data dilakukan secara objektif dengan melibatkan aparatur gampong serta unsur masyarakat, sehingga tidak ada korban yang terabaikan akibat kesalahan administratif.

Aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa penanganan pascabencana tidak hanya soal pemulihan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keadilan dalam distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.

Hingga berita ini diturunkan, warga berharap komitmen yang disampaikan pemerintah dalam dialog tersebut dapat segera direalisasikan, sehingga mereka dapat segera bangkit dari dampak bencana yang dialami.